JATENGPOS.CO.ID, SALATIGA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menegaskan, setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, bukan sekadar memberikan bantuan sosial (bansos).
Menurut Muhaimin, politik anggaran penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada program pemberdayaan yang membuka akses pekerjaan, memperkuat usaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Politik anggaran yang benar adalah bagaimana setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara ini benar-benar memiliki spirit pemberdayaan dan kemandirian. Setiap rupiah yang keluar dari APBN kita adalah anggaran untuk memandirikan masyarakat,” kata Muhaimin dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Salatiga, Wawali Salatiga, jajaran pimpinan perguruan tinggi.
Setelah menghadiri rakor di UKSW, Muhaimin melanjutkan kunjungan dan dialog bersama pelaku usaha, UMKM, serta sektor ekonomi kreatif di Argotelo Salatiga.
Melalui sinergi pemerintah dan perguruan tinggi, kata Muhaimin, pemberdayaan diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas masyarakat, tetapi juga mendorong inovasi, memperluas peluang usaha, serta meningkatkan daya saing produk lokal. ” Dengan demikian, potensi ekonomi kreatif dapat berkembang menjadi penggerak kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Muhaimin.
Muhaimin juga menjelaskan, penanggulangan kemiskinan harus secara bertahap bergeser dari pola bantuan yang bersifat karitatif menuju pemberdayaan ekonomi produktif. Dengan demikian, masyarakat yang selama ini menerima bansos memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan keluar dari ketergantungan bantuan.
“Kalau orang yang selama ini menerima bansos diberdayakan dan mandiri, otomatis jumlah penerima bansos akan berkurang. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi pelaku ekonomi,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah mendorong peningkatan anggaran pemberdayaan, terutama untuk memperkuat kapasitas, keterampilan, dan kemampuan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah juga diminta berperan aktif melalui program yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan wilayah masing-masing.
Muhaimin menambahkan, bansos dalam jangka panjang diharapkan lebih terfokus pada kelompok yang membutuhkan perlindungan, terutama lanjut usia dan penyandang disabilitas. Sementara masyarakat yang masih produktif perlu mendapatkan dukungan agar mampu bekerja, berusaha, dan menghasilkan pendapatan secara mandiri.
Salah satu perhatian pemerintah adalah persoalan pengangguran lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK). Muhaimin menyebut sekitar 1,6 juta lulusan SMK masih menganggur. Kondisi tersebut mendorong perlunya pembenahan pendidikan vokasi agar keterampilan lulusan lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Menurutnya, pendidikan menengah hingga perguruan tinggi harus menjadi bagian penting dari strategi memutus rantai kemiskinan. Kurikulum, keterampilan, dan arah pendidikan perlu semakin relevan dengan perkembangan ekonomi serta kebutuhan industri.
“Pendidikan mulai dari menengah hingga perguruan tinggi adalah cara kita memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kelas ekonomi masyarakat kita,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Abdul Haris memaparkan perkembangan keterlibatan perguruan tinggi dalam pendampingan desa.
Pada 2025, sebanyak 250 perguruan tinggi telah mengimplementasikan komitmen pendampingan desa. Jumlah desa binaan meningkat dari 17.108 desa pada 2025 menjadi 18.849 desa pada 2026. Sebanyak 10 perguruan tinggi bahkan berkontribusi terhadap 12.056 desa binaan.
Selain pendampingan, sebanyak 12 perguruan tinggi berkomitmen menyediakan beasiswa bagi 2.792 kader pemberdayaan masyarakat desa. Dukungan tersebut diharapkan memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang berperan langsung dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. ( deb)
