JATENGPOS.CO.ID, PURWOREJO – Mahasiswa tidak cukup hanya memahami Pancasila sebagai pengetahuan akademik. Nilai-nilai kebangsaan harus tercermin dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak, terutama ketika menghadapi persoalan ketidakadilan, perbedaan pandangan, serta berbagai tantangan demokrasi di tengah masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Purworejo, Senin (28/9/2026). Kegiatan yang diikuti ratusan mahasiswa, dosen, dan masyarakat. Acara ini menghadirkan nara sumber, yakni Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan H. Wibowo Prasetyo, Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi, serta wakil dari perguruan tinggi.
Dalam paparannya, Wibowo menegaskan bahwa tantangan generasi muda saat ini bukan lagi sekadar memahami dan menghafalkan Pancasila, tetapi bagaimana menerjemahkan nilai-nilai kebangsaan ke dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menyikapi ketimpangan sosial, perkembangan teknologi, dan dinamika demokrasi.
“Orang bisa menghafal Pancasila dengan sempurna, tetapi belum tentu mengamalkan nilai-nilainya. Pancasila harus hadir dalam kejujuran, kepedulian terhadap sesama, penghormatan terhadap perbedaan, dan keberanian memperjuangkan keadilan,” ujar Wibowo.
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI tersebut, Empat Pilar MPR RI yang meliputi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus dipahami sebagai satu kesatuan nilai kebangsaan yang saling memperkuat. Pancasila memberikan landasan moral dan ideologi, konstitusi menjamin hak serta kewajiban warga negara, NKRI menegaskan komitmen persatuan, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan penghormatan terhadap keberagaman.
Pengamalan Pancasila, lanjut Wibowo, dapat dimulai dari lingkungan kampus melalui kejujuran akademik, penolakan terhadap plagiarisme, serta kepedulian terhadap mahasiswa yang menghadapi kesulitan ekonomi. Sementara itu, pengamalan nilai konstitusi tercermin dalam keberanian menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, dan menjunjung tinggi kesetaraan di hadapan hukum.
“Empat Pilar tidak boleh berhenti sebagai materi sosialisasi yang diingat sesaat, kemudian dilupakan. Nilai-nilainya harus hidup dalam perilaku kita,” jelasnya.
Wibowo juga mengingatkan bahwa menjaga NKRI bukan berarti menghilangkan perbedaan pandangan politik, agama, maupun latar belakang sosial. Justru persatuan Indonesia akan semakin kuat apabila keberagaman dihormati dan setiap warga negara memperoleh kesempatan yang adil. Dalam konteks kehidupan kampus, semangat Bhinneka Tunggal Ika harus diwujudkan melalui budaya dialog, kerja sama lintas kelompok, serta penolakan terhadap diskriminasi dan intoleransi.
Ia menambahkan, mahasiswa memiliki tanggung jawab intelektual sekaligus moral untuk menjaga kehidupan demokrasi. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta, argumentasi, dan kepentingan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara dalam kehidupan demokrasi.
“Demokrasi membutuhkan generasi yang berani berpikir mandiri, mengoreksi ketidakadilan, sekaligus menawarkan jalan keluar bagi persoalan masyarakat,” tegasnya.
Wibowo turut menyoroti perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang semakin dekat dengan kehidupan mahasiswa. Menurutnya, kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk memperluas pengetahuan dan menghasilkan inovasi, bukan menggantikan kemampuan berpikir kritis ataupun menghilangkan kejujuran akademik.
Sementara itu, Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda di tengah perubahan sosial yang semakin cepat. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi kelompok terdidik, tetapi juga mampu menjadi teladan dalam menjaga persatuan, membangun toleransi, dan mengembangkan kepedulian terhadap masyarakat.
Menurut Dion, pengamalan Empat Pilar memiliki relevansi langsung dengan pembangunan daerah. Semangat gotong royong, penghormatan terhadap keberagaman, kepatuhan terhadap hukum, serta kepedulian terhadap kepentingan bersama merupakan modal sosial yang diperlukan untuk membangun Purworejo secara berkelanjutan.
Perguruan tinggi, dalam konteks tersebut, memiliki peran strategis untuk melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan. Pengetahuan dan keterampilan mahasiswa diharapkan dapat dikembangkan menjadi inovasi serta kontribusi nyata untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, terkait dengan program KIP Kuliah, Wibowo menegaskan bahwa bantuan pendidikan merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Kesempatan memperoleh pendidikan tidak semestinya hanya ditentukan oleh kemampuan finansial keluarga, melainkan harus terbuka bagi setiap anak bangsa yang memiliki potensi dan kemauan untuk maju.
“Jangan sampai keadaan ekonomi keluarga membatasi cita-cita anak-anak Indonesia. Negara harus membuka kesempatan pendidikan yang semakin adil. Namun, kesempatan itu juga harus dijawab mahasiswa dengan kesungguhan belajar, integritas, dan kemauan untuk kelak memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar Wibowo.
Ia mengingatkan mahasiswa penerima KIP Kuliah agar memandang bantuan pendidikan tersebut sebagai kesempatan berharga untuk memperbaiki masa depan diri dan keluarga. Pendidikan tinggi diharapkan menjadi jalan mobilitas sosial sekaligus sarana melahirkan generasi yang mampu berkontribusi bagi kemajuan daerah.
Dion Agasi Setiabudi juga menempatkan pendidikan sebagai salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Purworejo. Dukungan orang tua, pendampingan dosen, serta kesungguhan mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan program bantuan pendidikan.
Menutup sosialisasi, Wibowo mengingatkan bahwa masa depan Indonesia menuju satu abad kemerdekaan pada 2045 sangat ditentukan oleh kualitas generasi muda hari ini.
“Indonesia tidak hanya membutuhkan mahasiswa yang pandai menjawab soal ujian. Indonesia membutuhkan mahasiswa yang berani mempertanyakan ketidakadilan, jujur terhadap ilmu pengetahuan, menghormati perbedaan, dan bersedia bekerja untuk kepentingan rakyat. Itulah pengamalan nilai kebangsaan yang sesungguhnya,” ungkapnya.(*)
