JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – BPJS Kesehatan menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan insan dakwah untuk memperkuat literasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui kegiatan Transformasi Awareness dan Sinergi Bersama Insan Dakwah JKN (TASBIH JKN) di Semarang, Jumat (23/10). Kolaborasi ini diharapkan memperluas pemahaman masyarakat mengenai jaminan kesehatan melalui pendekatan edukasi yang inklusif dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menyampaikan jumlah peserta JKN secara nasional mencapai 284,8 juta jiwa per 1 Oktober 2026 atau setara dengan 98,20 persen dari total penduduk Indonesia. Meski cakupan kepesertaan telah menjangkau sebagian besar penduduk, tingkat keaktifan peserta masih berada di angka 79,49 persen.
Menurutnya, tantangan penyelenggaraan JKN tidak hanya berkaitan dengan perluasan kepesertaan, tetapi juga peningkatan keaktifan peserta, pemerataan informasi, dan optimalisasi pemanfaatan kanal layanan. Karena itu, keterlibatan ulama, kiai, dai, dan daiyah diperlukan untuk membantu menyampaikan informasi yang benar sekaligus meluruskan pemahaman yang keliru mengenai program JKN.
“Melalui TASBIH JKN, kami ingin memperkuat pemahaman masyarakat mengenai Program JKN, termasuk manfaat, hak dan kewajiban peserta, serta kanal layanan BPJS Kesehatan. Kami juga melibatkan MUI dan insan dakwah agar informasi yang benar dapat tersampaikan kepada masyarakat dan tidak kalah oleh informasi yang keliru,” katanya.
Dijelaskan, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.873 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.222 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) di seluruh Indonesia. Khusus di Jawa Tengah, jaringan pelayanan tersebut mencakup 3.147 FKTP dan 364 FKRTL untuk mendukung akses pelayanan kesehatan bagi peserta JKN.
Selain melalui edukasi langsung, BPJS Kesehatan mendorong peserta memanfaatkan berbagai kanal layanan, baik tatap muka maupun digital. Kanal tersebut meliputi Mobile JKN, PANDAWA, Care Center 165, AMAN JKN, dan VIOLA yang dapat digunakan sesuai kebutuhan layanan.
Melalui TASBIH JKN, insan dakwah juga didorong berperan dalam Gerakan Rekan Terdepan JKN (GARDA JKN). Peran tersebut meliputi penyebarluasan informasi yang akurat, edukasi mengenai hak dan kewajiban peserta, ajakan menjaga pola hidup sehat, serta pemanfaatan layanan kesehatan sesuai kebutuhan.
Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat Syariah BPJS Kesehatan, Dr. H. M. Cholil Nafis, Lc., M.A., menyoroti keselarasan Program JKN dengan nilai menjaga jiwa atau hifz an-nafs serta kemaslahatan umat. Menurutnya, perlindungan kesehatan sejalan dengan prinsip kepedulian sosial dan gotong royong yang menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat.
“Menjaga kesehatan merupakan bagian dari ajaran Islam agar kita dapat menjalankan ibadah kepada Allah SWT dan memberikan manfaat kepada sesama. Karena itu, para ulama dan insan dakwah dapat ikut mengajak masyarakat menjaga kesehatan sekaligus memahami pentingnya gotong royong melalui Program JKN,” ujarnya.
Dikatakan, ulama dan insan dakwah memiliki peran strategis dalam menyampaikan pesan kesehatan melalui khutbah, ceramah, pengajian, dan kegiatan keagamaan lainnya. Pendekatan tersebut dinilai dapat membantu masyarakat memahami pentingnya menjaga kesehatan dan memperoleh perlindungan melalui JKN, termasuk di lingkungan pesantren.
Cholil juga menyoroti peluang pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah untuk membantu pembayaran iuran JKN bagi masyarakat tidak mampu. Penyalurannya perlu memperhatikan ketentuan syariah dan memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang berhak menerima.
Dukungan tersebut diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan, termasuk imam, takmir masjid, dan guru yang belum memiliki perlindungan kesehatan memadai. Untuk merealisasikannya, diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, lembaga pengelola zakat, dan pihak terkait lainnya.
Momentum peringatan Hari Santri pada 22 Oktober juga menjadi pengingat pentingnya kontribusi santri dalam kehidupan sosial. Keterlibatan santri, ulama, dan pengelola pesantren diharapkan turut memperluas literasi kesehatan serta menumbuhkan kepedulian terhadap perlindungan kesehatan masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dr. Zulfachmi Wahab, Sp.PD, Subsp.H.Onk.M(K), FINASIM, menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan MUI dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor tersebut diperlukan untuk mendukung pemerataan pelayanan kesehatan dan mempermudah masyarakat memperoleh informasi serta mengakses layanan yang dibutuhkan.
“Kesehatan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui sinergi pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan MUI, kami berharap akses pelayanan kesehatan semakin merata dan masyarakat memperoleh informasi yang tepat mengenai jaminan kesehatan,” tandasnya.(aln)
