JATENGPOS. CO. ID, BREBES — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong Satuan Tugas Media Sosial (Satgas Medsos) pemerintah daerah untuk lebih aktif menyampaikan informasi program kesehatan melalui konten digital yang kreatif, akurat, dan mudah dipahami. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) bidang kesehatan, khususnya Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan penanggulangan Tuberkulosis (TB).
Penguatan peran tersebut menjadi fokus utama Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk “Optimalisasi Satgas Medsos dalam Menyukseskan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Bidang Kesehatan” yang diselenggarakan di Gedung Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT), Kabupaten Brebes, Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini berlangsung secara luring dan daring dengan melibatkan perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, pengelola komunikasi publik pemerintah daerah, serta praktisi media sosial dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.
Mewakili Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Komdigi, Ketua Tim Kelembagaan Komunikasi Pemerintahan Daerah, Agus Tri Yuwono, menegaskan bahwa Satgas Medsos memiliki peran strategis dalam menjembatani informasi program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, media sosial pemerintah tidak cukup hanya digunakan untuk mempublikasikan kegiatan atau capaian program, melainkan harus mampu membangun pemahaman sekaligus mendorong masyarakat mengambil tindakan nyata.
Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Agus mengibaratkan pengelola media sosial pemerintah sebagai pejuang masa kini yang berkontribusi melalui ruang digital. Ia juga mendorong Satgas Medsos memperkuat kolaborasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, kader PKK, serta komunitas lokal agar informasi mengenai CKG dan penanggulangan TB dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
“Satu unggahan yang tepat bisa mengajak seseorang untuk memeriksa kesehatan, mendorong tetangga atau rekan-rekan untuk mengikuti Cek Kesehatan Gratis,” ujar Agus.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah, Lilik Henry Ristanto, menyoroti pentingnya kemampuan pemerintah beradaptasi dengan perubahan ekosistem komunikasi digital. Menurut Lilik, perkembangan algoritma media sosial, konvergensi media, monetisasi platform, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) menuntut pengelolaan komunikasi publik yang semakin profesional, responsif, kreatif, dan humanis.
Ia mengingatkan bahwa kecepatan penyampaian informasi harus tetap diimbangi dengan akurasi dan kredibilitas, terutama ketika menyangkut isu kesehatan masyarakat. Satgas Medsos diharapkan aktif memantau isu, mengantisipasi penyebaran hoaks kesehatan, serta menyampaikan klarifikasi berdasarkan data dan sumber resmi. Keberhasilan komunikasi publik tidak semata-mata diukur dari banyaknya konten yang dipublikasikan, tetapi dari sejauh mana masyarakat memahami informasi tersebut.
Selain penguatan strategi komunikasi, peserta juga dibekali pemahaman mengenai substansi teknis program kesehatan. Dalam sesi pemaparan, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Heri Purnomo, menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor untuk mendukung target eliminasi TB pada 2030.
“Menangani penyakit, termasuk tuberkulosis, itu tidak bisa ditangani oleh kesehatan saja. Kita harus menggunakan strategi total football. Artinya, semuanya harus bergerak,” tegas Heri.
Guna melengkapi pembekalan tersebut, hadir pula dosen Digital Marketing sekaligus Founder The University Content Creator, Dann Rizky. Melalui sesi pemaparan materi dan praktik penyusunan content plan, peserta diajak mengemas informasi program pemerintah menjadi konten yang lebih menarik, kreatif, dan relevan dengan karakteristik audiens media sosial.
Melalui bimtek ini, Komdigi berharap Satgas Medsos pemerintah daerah semakin optimal dalam menjalankan fungsi komunikasi publik, baik melalui penguatan edukasi kesehatan, penyebarluasan informasi yang kredibel, maupun penanganan disinformasi di ruang digital. Dengan kolaborasi lintas sektor dan strategi komunikasi yang tepat, media sosial pemerintah diharapkan mampu membangun pemahaman, meningkatkan kesadaran, dan menggerakkan partisipasi aktif masyarakat demi menyukseskan PHTC bidang kesehatan. (dea/bis)
