JATENGPOS.CO.ID, KARANGANYAR – Komitmen Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melindungi hak Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapat pengakuan di tingkat nasional. Bupati Karanganyar, H. Rober Christanto, menerima penghargaan Kabupaten/Kota Bebas Pasung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62, Kamis (12/11).
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Kesehatan RI dalam upacara peringatan HKN ke-62 yang berlangsung di Lapangan Upacara Kementerian Kesehatan RI, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan upaya Pemkab Karanganyar dalam memastikan ODGJ terbebas dari praktik pemasungan serta memperoleh akses pelayanan kesehatan jiwa yang layak, manusiawi, dan berkelanjutan.
Capaian tersebut merupakan hasil kerja sama lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan, Puskesmas, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, kader kesehatan jiwa, keluarga, serta partisipasi masyarakat.
Berbagai upaya dilakukan melalui deteksi dini, pendampingan, pengobatan secara rutin, hingga reintegrasi sosial agar ODGJ dapat kembali menjalani kehidupan secara bermartabat dan berpartisipasi di tengah masyarakat.
Bupati Karanganyar Rober Christanto menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukan sekadar apresiasi, melainkan amanah untuk terus menjaga dan memenuhi hak-hak ODGJ.
“Penghargaan ini bukan sekadar piagam. Ini adalah amanah untuk terus menjaga agar tidak ada lagi warga Karanganyar yang dipasung. Kita ingin setiap ODGJ diperlakukan dengan hormat, diobati, didampingi, dan kembali produktif di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menurut Bupati, keberhasilan mewujudkan Kabupaten Bebas Pasung tidak hanya dilihat dari terbebasnya warga dari praktik pemasungan, tetapi juga dari keberlanjutan pendampingan, kemudahan akses pengobatan, serta penerimaan sosial terhadap ODGJ.
Untuk mempertahankan capaian tersebut, Pemkab Karanganyar berkomitmen memperkuat pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat, meningkatkan kapasitas kader kesehatan jiwa, serta mengintensifkan edukasi publik guna menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap ODGJ.
Penghargaan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat perhatian terhadap kesehatan jiwa sebagai bagian penting dari pembangunan kesehatan masyarakat. Pemkab Karanganyar menegaskan bahwa setiap warga berhak memperoleh pelayanan kesehatan, perlindungan, serta kesempatan hidup secara aman, bermartabat, dan diterima di lingkungan sosialnya. (yas/rit)
