JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah mengapresiasi langkah Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) dalam mengungkap praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi. Penindakan tersebut dinilai penting untuk menjaga distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran dan hak masyarakat yang berhak tidak disalahgunakan.
Pengungkapan kasus oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan distribusi energi bersubsidi. Sebab, penyalahgunaan subsidi tidak hanya berpotensi merugikan negara, tetapi juga mengurangi hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat program pemerintah.
Area Manager Communication, Relation, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, M. Subhan Amrullah, mengatakan pengawasan distribusi energi bersubsidi membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, Pertamina hingga masyarakat.
“Kami mengapresiasi langkah Polda Jawa Tengah dalam mengungkap praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Subsidi energi merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk membantu masyarakat yang berhak. Karena itu, penyalurannya harus dijaga bersama agar tepat sasaran,” ujar Subhan.
Di tengah penguatan pengawasan tersebut, Pertamina memastikan ketersediaan stok BBM dan LPG di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap aman. Berdasarkan posisi stok terkini, ketahanan stok Pertalite mencapai 17,4 kali lipat konsumsi normal harian, Biosolar 10,3 kali lipat, dan LPG tiga kali lipat konsumsi normal harian.
Subhan menegaskan, Pertamina terus menjaga keandalan pasokan melalui pemantauan stok dan penyaluran secara berkala. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi energi tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami memastikan pasokan BBM dan LPG di wilayah Jateng dan DIY tetap terjaga. Selain menjaga ketersediaan, kami juga terus memperkuat pengawasan distribusi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan terkait,” jelasnya.
Adapun modus penyalahgunaan energi bersubsidi cukup beragam, mulai dari pengoplosan LPG bersubsidi ke tabung nonsubsidi hingga penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi. Praktik tersebut berpotensi mengganggu rantai distribusi energi dan membuat subsidi tidak diterima kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pemerintah.
Sebagai upaya pencegahan, Pertamina secara konsisten melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap lembaga penyalur BBM maupun LPG. Terhadap lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran, Pertamina menerapkan sanksi administratif sesuai hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggaran.
Hingga 31 Oktober 2026, tercatat sebanyak 219 lembaga penyalur BBM dan 203 lembaga penyalur LPG telah diberikan sanksi. Penindakan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pertamina dalam memastikan penyaluran energi bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Selain pengawasan internal, Pertamina juga terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait. Sinergi tersebut termasuk mendukung proses hukum terhadap dugaan penyalahgunaan energi bersubsidi agar distribusi BBM dan LPG tetap tepat sasaran, tepat volume, serta sesuai ketentuan pemerintah.
Pertamina turut mengimbau masyarakat, pelaku usaha, operator SPBU, agen, dan pangkalan LPG untuk mematuhi seluruh ketentuan penyaluran enrgi bersubsidi. Masyarakat juga diminta membeli BBM dan LPG sesuai kebutuhan serta tidak terlibat dalam praktik penimbunan, pengangkutan ilegal, maupun bentuk penyalahgunaan lainnya.
Apabila menemukan indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau melalui saluran pengaduan resmi Pertamina, yakni Pertamina Call Center 135. Melalui kolaborasi seluruh pihak, pengawasan distribusi energi bersubsidi diharapkan semakin kuat sehingga manfaat subsidi benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak. (aln)
