JATENGPOS.CO.ID, BANYUMAS – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah. Dua tersangka beserta barang bukti kini diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas melalui proses Tahap II, Kamis (12/11).
Penyerahan tersebut menandai berlanjutnya proses hukum atas dugaan penyimpangan penyaluran pembiayaan di lembaga perbankan syariah tersebut. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya OJK memperkuat penegakan hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan.
Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, menyampaikan penanganan perkara tersebut merupakan tindak lanjut dari rangkaian proses pengawasan hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan syariah.
Dua tersangka masing-masing berinisial TR yang merupakan Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat dan AHK selaku pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis BPRS. Keduanya diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai ketentuan maupun tujuan pemberian pembiayaan.
Dugaan penyimpangan tersebut terjadi dalam periode Mei 2018 hingga September 2021. Dalam perkara ini, penyidik menemukan 21 fasilitas pembiayaan yang melibatkan 20 nasabah dengan potensi kerugian mencapai sekitar Rp1,72 miliar.
Sebelum pelimpahan tersangka dan barang bukti, penyidik OJK telah menyerahkan berkas perkara Tahap I kepada JPU. Berkas tersebut kemudian dinyatakan lengkap atau P-21 pada 11 November 2026, sehingga proses hukum dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan.
Dalam perkara ini, TR disangkakan melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Alternatif sangkaan lainnya yakni Pasal 63 ayat (4) huruf b sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
Sementara itu, AHK disangkakan melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Alternatif sangkaan lainnya yakni Pasal 63 ayat (2) sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
Penanganan perkara ini merupakan hasil dari rangkaian pengawasan OJK yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan hingga penyidikan. Proses tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran sekaligus memastikan kegiatan industri perbankan berjalan sesuai ketentuan.
OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Sinergi tersebut diperlukan agar penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan profesional, tegas, dan konsisten.
Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri jasa keuangan serta meningkatkan pelindungan konsumen. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional, termasuk industri perbankan syariah. (aln)
