JAKARTA, JATENGPOS.CO.ID – Nama Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mendapat sorotan dalam pembahasan sejumlah tokoh yang dinilai layak dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden pendamping Presiden Prabowo Subianto, menyusul pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Guru Besar sekaligus pakar hukum tata negara Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Andi Pangerang, menyebut Sultan sebagai salah satu figur muda yang memiliki pengalaman pemerintahan, kepemimpinan nasional, serta latar belakang representasi daerah.
Menurutnya, Sultan yang kini berusia 47 tahun memiliki rekam jejak politik dan pemerintahan yang patut diperhitungkan. Ia pernah menjabat Wakil Gubernur Bengkulu, dua kali terpilih menjadi anggota DPD RI, dan kini dipercaya memimpin DPD RI periode 2024–2029.
“Tokoh muda. Ya, saya setuju tokoh muda Ketua DPD RI, Sultan Najamudin, sekaligus representasi daerah,” kata Prof. Andi Pangerang saat dihubungi Jatengpos.co.id, Sabtu (14/11/2026).
Sultan juga memiliki karakteristik berbeda dibandingkan sejumlah figur yang berasal dari partai politik. Sebagai anggota DPD RI, ia menempuh jalur politik perseorangan dan tidak mewakili partai politik dalam lembaga tersebut.
Posisinya sebagai Ketua DPD RI menempatkan Sultan dalam kepemimpinan lembaga negara yang secara konstitusional membawa aspirasi daerah ke tingkat nasional.
Pengalaman sebagai kepala daerah dan pimpinan lembaga negara menjadi bagian dari latar belakang Sultan yang mendapat perhatian dalam pembahasan calon wakil presiden.
Prof. Andi Pangerang menjelaskan, terdapat sejumlah figur dari lima kelompok latar belakang yang dapat dipertimbangkan untuk mendampingi Prabowo, yakni kalangan nonpartisan, partai politik, militer, pengusaha, dan birokrasi.
Selain Sultan, dari kalangan nonpartisan ia juga menyebut Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dinilai memiliki pengalaman politik dan pemerintahan karena pernah menjabat menteri, gubernur, serta menjadi calon presiden.
Sementara dari kalangan partai politik, Prof. Andi Pangerang menyebut Sufmi Dasco Ahmad, Yusril Ihza Mahendra, dan Zulkifli Hasan.
Dasco dinilai memiliki hubungan politik yang dekat dengan Prabowo karena sama-sama berasal dari Partai Gerindra. Namun, menurutnya, kesamaan partai juga dapat menjadi pertimbangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan politik koalisi.
“Representasi tokoh parpol lainnya adalah Yusril Ihza Mahendra. Dia matang dalam politik dan birokrasi, serta memiliki wawasan kenegaraan dan ketatanegaraan yang luas. Atau Zulkifli Hasan, beliau sudah matang di parpol dan birokrasi,” ujarnya.
Ia juga menyinggung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Bahlil Lahadalia sebagai dua figur yang masih dapat memperkuat pengalaman kepemimpinannya melalui jabatan di kabinet.
Dari kalangan militer, Prof. Andi Pangerang menyebut Sjafrie Sjamsoeddin sebagai salah satu figur yang memiliki latar belakang dan hubungan kerja dengan Presiden Prabowo.
Sementara dari kalangan pengusaha, ia menyoroti Andi Amran Sulaiman yang dinilainya memiliki pengalaman usaha, kinerja pemerintahan, serta kepedulian sosial.
Adapun dari kalangan birokrasi, nama Mahfud MD turut disebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan dan hukum tata negara.
“Beliau pernah Menhan dan Menko. Selain itu pakar hukum tata negara, juga tegas dan bersih. Itulah tanggapan saya untuk dipertimbangkan menjadi calon wapres,” tambahnya.
Pembahasan sejumlah figur tersebut memperlihatkan beragam pertimbangan yang muncul dalam diskursus calon wakil presiden, termasuk pengalaman pemerintahan, hubungan politik, kepemimpinan, dan keterwakilan daerah.
Dalam konteks tersebut, Sultan Baktiar Najamudin menjadi salah satu figur yang mendapat perhatian karena latar belakangnya sebagai tokoh muda asal Sumatera, mantan wakil gubernur, dan Ketua DPD RI.
Meski demikian, nama-nama yang disebut Prof. Andi Pangerang merupakan pandangan akademis dan belum menjadi usulan resmi Presiden Prabowo kepada MPR.
Sebagai informasi, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR, yang kemudian menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.(jan)
