JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan tidak cukup hanya dilakukan melalui sosialisasi di ruang-ruang pertemuan. Edukasi perlu menjangkau lingkungan terkecil, yakni keluarga, agar masyarakat semakin cermat dalam mengelola uang dan memilih produk keuangan.
Melihat pentingnya peran tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) untuk memperluas edukasi keuangan. Ketua TP PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin bersama ketua TP PKK dari 35 kabupaten/kota dikukuhkan sebagai Duta Literasi dan Inklusi Keuangan di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Senin (16/11/2026).
Keterlibatan para ketua TP PKK diharapkan membuat edukasi keuangan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Sebab, jaringan PKK yang menjangkau berbagai tingkatan masyarakat memiliki potensi besar untuk menyampaikan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan, pemanfaatan layanan perbankan, hingga perlindungan dari praktik keuangan ilegal.
Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo mengatakan, kader PKK memiliki posisi strategis dalam memperluas jangkauan literasi keuangan. Mereka tidak hanya memiliki jaringan organisasi yang terstruktur, tetapi juga berinteraksi langsung dengan keluarga dan masyarakat di lingkungannya.
“PKK memiliki jaringan organisasi yang sistematis dan terstruktur hingga tingkat masyarakat. Kekuatan jaringan tersebut menjadi modal penting untuk memperluas jangkauan edukasi keuangan,” ujarnya.
Menurut Hidayat, para duta literasi keuangan diharapkan menjalankan tiga peran utama, yakni edukator, teladan, dan penggerak. Ketiganya menjadi bagian penting agar pemahaman keuangan tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai edukator, para kader diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai produk dan layanan keuangan. Sementara sebagai teladan, mereka diharapkan mempraktikkan kebiasaan mengelola keuangan secara sehat, serta menjadi penggerak yang mengajak masyarakat memanfaatkan layanan keuangan legal dan sesuai kebutuhan.
Ketua TP PKK Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, menyambut penguatan peran tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya dengan memberikan pelatihan keterampilan atau mendorong produktivitas usaha, tetapi juga harus dibarengi kemampuan mengelola hasil pendapatan.
“Kita hari ini ingin keluarga di Jawa Tengah berdaya secara ekonomi, bukan hanya pelatihan bagaimana caranya membuat produk, tetapi bagaimana kader PKK ini juga mampu mengelola keuangannya,” kata Nawal.
Dia menilai pemahaman mengenai pengelolaan keuangan menjadi bekal penting bagi keluarga di tengah semakin beragamnya produk dan layanan keuangan. Masyarakat perlu mengetahui cara memilih layanan yang aman, memahami risikonya, serta tidak mudah tergiur tawaran keuangan yang menjanjikan keuntungan secara instan.
“Kita akan belajar pada hari ini untuk mendorong kader dan keluarga agar selalu mencari informasi terkait legalitas, keamanan, dan logika dalam memanfaatkan layanan keuangan, termasuk layanan keuangan digital,” imbuhnya.
Waspadai Pinjol dan Penipuan Digital
Penguatan edukasi tersebut juga berkaitan dengan masih maraknya aktivitas keuangan ilegal. Data OJK periode 1 Januari hingga 28 Oktober 2026 mencatat 36.549 pengaduan terkait pinjaman online ilegal dan sebanyak 1.199 entitas pinjol ilegal telah dihentikan.
Sementara itu, Indonesia Anti-Scam Center (IASC) mencatat 737.686 laporan penipuan dalam periode yang dilaporkan. Sebanyak 1.471.112 rekening telah diblokir, dengan dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp967,5 miliar.
Angka tersebut menjadi pengingat bahwa kemudahan akses layanan keuangan digital harus diimbangi pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat berisiko terjebak pinjaman ilegal, investasi bodong, maupun berbagai modus penipuan yang memanfaatkan teknologi digital.
Melalui kolaborasi dengan PKK, OJK berharap informasi mengenai keamanan transaksi, legalitas penyedia jasa keuangan, serta pengelolaan keuangan dapat disampaikan secara lebih luas. Edukasi juga diharapkan mampu mendorong keluarga membangun kebiasaan finansial yang lebih terencana.
Peran kader PKK pun tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan. Dengan demikian, literasi keuangan dapat menjadi salah satu fondasi untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan formal secara bertanggung jawab.(aln)







