Penerimaan Pajak DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 Persen


JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Penerimaan pajak di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I menunjukkan pertumbuhan positif hingga Oktober 2026. Realisasi penerimaan mencapai Rp32,02 triliun atau tumbuh 24,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

 

Capaian tersebut setara dengan 77,04 persen dari target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp41,56 triliun. Perkembangan tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I Arif Yanuar dalam kegiatan Srawung Bareng PMK-71 Tahun 2026 di Gedung Keuangan Negara II Semarang, Selasa (17/11).

 

“Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Oktober 2026 mencapai Rp32,02 triliun. Capaian ini tumbuh 24,23 persen secara tahunan dan telah mencapai 77,04 persen dari target penerimaan tahun ini,” ujar Arif.

 

Realisasi penerimaan selama Januari hingga Oktober 2026 tersebut juga melampaui proyeksi yang telah ditetapkan. Nilainya lebih tinggi Rp986,34 miliar atau 3,18 persen dibandingkan proyeksi sebesar Rp31,03 triliun.

 

Khusus pada Oktober 2026, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp2,77 triliun. Angka tersebut lebih tinggi Rp75,99 miliar dibandingkan proyeksi penerimaan pada bulan yang sama.

Baca juga:  SIG Bangun Ekosistem Keberlanjutan di Pabrik Narogong

 

Berdasarkan jenis pajak, PPN dan PPnBM menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp19,45 triliun atau tumbuh 36,27 persen. Sementara itu, penerimaan PPh Nonmigas mencapai Rp13,09 triliun dengan pertumbuhan 30 persen.

 

Adapun penerimaan PBB dan BPHTB tercatat sebesar Rp37,90 miliar atau tumbuh 23,16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, pos Pajak Lainnya mencatat realisasi minus Rp557,50 miliar dengan pertumbuhan negatif 139,79 persen.

 

Dari sisi sektoral, lima sektor usaha utama menyumbang 88,21 persen terhadap total penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I hingga Oktober 2026. Sektor industri masih mendominasi dengan kontribusi 53,19 persen atau senilai Rp17,03 triliun, tumbuh 33,3 persen.

 

Sektor perdagangan besar dan eceran berada di posisi berikutnya dengan kontribusi 20,07 persen atau Rp6,43 triliun. Sektor tersebut mencatat pertumbuhan sebesar 20,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca juga:  Gapeka 2025, Perjalanan Kereta Api Lebih Cepat

 

Selanjutnya, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib menyumbang Rp2,93 triliun atau 9,15 persen dengan pertumbuhan 16,7 persen. Sementara itu, sektor aktivitas keuangan dan asuransi berkontribusi Rp1,07 triliun atau 3,34 persen, meski mengalami kontraksi 6,7 persen.

 

Adapun sektor konstruksi memberikan kontribusi Rp788,77 miliar atau 2,46 persen. Namun, sektor tersebut mengalami kontraksi sebesar 16,7 persen.

 

Mengakhiri pemaparannya, Arif mengimbau wajib pajak untuk memanfaatkan Program Pengurangan Sanksi Administratif sesuai PMK-71 Tahun 2026. Program tersebut memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan memperoleh keringanan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Melalui program tersebut, DJP juga berharap kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan semakin meningkat. Informasi lebih lanjut mengenai perpajakan, program, dan layanan DJP dapat diakses melalui laman www.pajak.go.id atau Kring Pajak 1500 200.(aln)



TERKINI

Rekomendasi

...