30 Kelompok Usaha di Kudus Dikucuri Bantuan Rp 750 Juta


JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Pemkab Kudus merealisasikan salah satu program prioritas di sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui sinergi tiga organisasi perangkat daerah (OPD), Pemkab Kudus menyalurkan bantuan permodalan masing-masing sebesar Rp 25 juta kepada 30 kelompok usaha di Kabupaten Kudus, dengan total anggaran mencapai Rp 750 juta.

Wakil Bupati (Wabup) Kudus, Bellinda Birton, menyampaikan bahwa puluhan kelompok penerima manfaat tersebut tersebar secara merata di bawah naungan tiga dinas terkait, yakni Dinas Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), serta Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disnakerperinkop UKM).

‘’Hari ini kita memberikan program bantuan sebesar Rp 25 juta setiap kelompok. Total ada 30 kelompok,’’ ungkapnya, di Pendapa Belakang Kabupaten Kudus, Selasa (17/11).

Bellinda merincikan, dari 30 kelompok usaha itu, 10 kelompok dibawah binaan Dinas Perdagangan yang masing-masing beranggotakan 10 orang. Kemudian 10 kelompok binaa pariwisata dan ekonomi kreatif (ekraf) dengan anggota 5 orang per kelompok, serta 10 kelompok dari Disnaker yang juga beranggotakan 5 orang.

Baca juga:  Desa Wisata Tempur di Jepara Terkena Longsor

‘’’Meski jumlah anggotanya berbeda, besaran bantuannya sama, yakni Rp 25 juta per kelompok,’’ tegasnya.

Menurut Bellinda, penyaluran bantuan stimulan ini merupakan bagian dari program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kudus, yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ia menegaskan, dana yang dikucurkan pemerintah daerah tersebut bukanlah dana hibah tanpa pengawasan, melainkan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang ketat.

‘’Dana yang sudah kita berikan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya secara tepat guna. Ini ada pelaporannya juga di setiap kelompok. Jadi dananya tidak sekadar diberikan cuma-cuma, melainkan ada pertanggungjawabannya,’’ tandasnya.

Nantinya, laporan penggunaan anggaran dari masing-masing kelompok akan diserahkan kepada tiga dinas terkait untuk dievaluasi. Selain menerima laporan administrasi, dinas terkait juga diwajibkan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemantauan (monitoring) terhadap keberlangsungan usaha para penerima manfaat.

Baca juga:  Ketua DPRD Kudus Siap Jalankan Tupoksi

Bellinda berharap, program yang terus bergulir hingga tahun 2026 dan diproyeksikan berlanjut pada tahun mendatang ini dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha baru secara merata hingga akhir masa jabatannya.

‘’Alhamdulillah, program ini berjalan baik dan penerima manfaatnya setiap tahun selalu berbeda agar bisa merata. Harapannya, sampai kami selesai mengemban amanah, bantuan ini terus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kudus,’’ pungkasnya. (han/rit)



TERKINI

Rekomendasi

...