Kabupaten Semarang Primadona Relokasi Pabrik, Komisi IX DPR Ingatkan Perketat Pengawasan K3


JATENGPOS.CO.ID, UNGARAN- Kabupaten Semarang kini menjelma menjadi “wilayah seksi” bagi para investor berskala besar. Daya tarik kawasan industri di wilayah ini bahkan sukses membuat sejumlah perusahaan manufaktur memilih hengkang dan merelokasi pabriknya dari Jawa Barat ke Bumi Serasi.

Namun, geliat investasi yang kian masif ini membawa catatan krusial. Anggota Komisi IX DPR RI, Moh. Haris, mewanti-wanti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang agar tidak lengah dalam mengawasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan-perusahaan tersebut.

Penegasan itu disampaikan Haris di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI di Ruang Dharma Satya, Kompleks Kantor Bupati Semarang, Ungaran, Jumat (20/11/2026) siang.

Menurut Haris, derasnya arus investasi dan berdirinya pabrik-pabrik baru harus berbanding lurus dengan jaminan keselamatan bagi seluruh tenaga kerja. Ia menyoroti perlindungan terhadap kelompok pekerja rentan—mulai dari pekerja alih daya (outsourcing), pekerja kontrak, hingga pekerja harian—sebagai hal yang mutlak dipenuhi tanpa kompromi.

“Mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan saat bekerja. Dinas terkait perlu terus memperketat pengawasan di lapangan guna memastikan program K3 ini benar-benar dijalankan perusahaan,” tegas Haris.

Baca juga:  Pameran Riset SENAPRISMA 2026 UNW Tampilkan Inovasi Mahasiswa Lintas Bidang

Nada serupa juga disuarakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini, yang memimpin rombongan beranggotakan 13 legislator tersebut. Kedatangan mereka bertujuan memantau langsung sejauh mana kebijakan Pemkab Semarang dalam mengawal implementasi K3.

Yahya mengingatkan agar pemerintah daerah tidak sekadar terpukau pada tingginya angka investasi dan serapan tenaga kerja semata, tetapi melupakan aspek keselamatan.

“Isu paling krusial di dunia industri adalah pelaksanaan K3. Jadi, kita tidak hanya mengejar besarnya nilai investasi dan pembukaan lapangan kerja, tetapi yang terpenting adalah melindungi hak dasar pekerja sesuai amanat undang-undang ketenagakerjaan,” tandas Yahya.

Di sisi lain, realitas di lapangan ternyata masih menyisakan pekerjaan rumah yang cukup berat. Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Semarang, Nurdin, yang turut hadir dalam forum tersebut mengungkapkan bahwa masih banyak perusahaan yang memandang penerapan SMK3 sebelah mata.

Baca juga:  Ketika “Garuda" Bentangkan Sayap di Atas Senjoyo, Jembatan Gantung 80 Meter Ubah Nasib Warga Dua Desa

“Banyak perusahaan yang masih menganggap penerapan SMK3 ini sebagai beban biaya. Padahal, pekerja di lapangan memiliki tingkat stres dan risiko yang tinggi saat bekerja, sehingga mereka sangat memerlukan perlindungan nyata,” ujar Nurdin.

Rombongan Komisi IX DPR RI ini diterima langsung oleh Bupati Semarang H. Ngesti Nugraha, didampingi Wakil Bupati Hj. Nur Arifah, Ketua DPRD Bondan Marutohening, serta Sekda Valeanto Sukendro.

Dalam sambutannya, Bupati Ngesti Nugraha membenarkan bahwa sektor industri kini menjadi salah satu tulang punggung utama perekonomian daerah, bersanding dengan sektor pertanian dan pariwisata. Ia memaparkan, saat ini tercatat ada 757 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Semarang dengan total serapan mencapai 124.463 pekerja.

Terkait kesejahteraan buruh, Ngesti memastikan bahwa pemerintah daerah tengah menggodok formula pengupahan untuk tahun mendatang.

“Saat ini kami sedang dalam tahap pembahasan penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Semoga keputusan yang dihasilkan nantinya dapat diterima dengan baik oleh semua pihak,” pungkas Ngesti. (muz)



TERKINI

Rekomendasi

...