Sidang Praperadilan Ponpes Hamalatul Quran Ditunda


JATENGPOS.CO.ID, SUKOHARJO – Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo resmi menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) terhadap Polres Sukoharjo dan Polda Jawa Tengah, Jumat (20/11).

Sidang perdana yang dipimpin hakim tunggal I Made Sudiarta tersebut langsung ditunda begitu dibuka. Penyebabnya, pihak termohon—yakni Polres Sukoharjo dan Polda Jateng—tidak hadir di persidangan.

Hakim membacakan surat yang memuat alasan ketidakhadiran termohon. Intinya, pihak termohon belum dapat menghadiri sidang karena surat perintah bantuan hukum dari Kapolda Jateng belum turun.

Setelah berdiskusi dengan pihak pemohon, hakim memutuskan sidang dilanjutkan pekan depan dengan tetap memberi kesempatan kepada termohon sesuai ketentuan untuk hadir ke pengadilan.

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 163 huruf (d) KUHAP (UU Nomor 20 Tahun 2025), dalam hal termohon tidak hadir sebanyak 2 kali persidangan, pemeriksaan praperadilan tetap dilanjutkan dan termohon dianggap melepaskan haknya,” ujar hakim.

Baca juga:  Memprihatinkan! SDN Klaseman Gatak Rusak Parah, Disdikbud Siapkan Rp500 Juta untuk Rehabilitasi

Artinya, apabila pekan depan termohon kembali mangkir, pemeriksaan praperadilan tetap berjalan.

Ditemui usai sidang, kuasa hukum LP3HI, Boyamin Saiman, menilai belum turunnya surat perintah bantuan hukum dari Kapolda semestinya tidak dijadikan alasan untuk absen. Ia mengaku kecewa atas ketidakhadiran pihak termohon.

“Prinsipnya kecewa. Panggilan ini kan sudah jauh-jauh hari sebelumnya. Dalam konteks terbalik, apabila penegak hukum memanggil masyarakat untuk menjadi saksi, selalu disampaikan agar menghormati hukum dengan datang memenuhi panggilan,” kata Boyamin, Jumat (20/11/2026).

Menurut dia, warga yang mangkir dari panggilan pemeriksaan bahkan bisa menghadapi pemanggilan ulang hingga upaya penjemputan paksa sesuai aturan hukum. Karena itu, ia mempertanyakan sikap termohon saat diminta memberi penjelasan di muka pengadilan.

“Kalau dibalik, kita saja patuh, kenapa penegak hukum tidak patuh dengan datang?” ujarnya.

Boyamin menilai pihak tergugat semestinya hadir terlebih dahulu dan sudah memiliki waktu memadai untuk bersiap. Gugatan tercatat telah diajukan sejak 4 November 2026, sementara panggilan sidang disampaikan sekitar dua minggu sebelumnya.

Baca juga:  Lima Pemudik Lolos Penyekatan, Dua Orang Positif Covid-19

“Penggeledahan itu kan jauh sebelumnya. Dua hari setelah penggeledahan harusnya mereka sudah siap. Mereka (polisi) kan bilang bahwa penggeledahan dan penyitaan barang bukti sudah sesuai prosedur,” ungkapnya.

Ia menegaskan, ketika tindakan aparat penegak hukum digugat warga, pihak yang digugat wajib hadir memberi penjelasan di persidangan.

“Ketika ditanya pengadilan karena digugat masyarakat, ya harus hadir. Gugatan sudah dipublikasikan dan panggilan sudah dua minggu sebelumnya. Artinya, ini tidak ada alasan karena tidak ada kuasa hukum,” pungkasnya.

Sementara itu, Rus Utaroyono selaku pemohon mengaku sangat kecewa atas ketidakhadiran termohon. Ia berharap pekan depan pihak termohon hadir dalam persidangan.

“Harapan kami, polisi itu jadilah contoh yang baik dalam proses hukum. Jangan hanya mengirim satu lembar, jadilah untuk disiplin dan sportif,” ujarnya. (dea/rit)



TERKINI

Rekomendasi

...