Pilkades Serentak, Polres Siagakan 760 Personil Gabungan


JATENGPOS.CO.ID, SUKOHARJO – Polres Sukoharjo mulai mematangkan strategi pengamanan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Desember 2026 mendatang.

Sebanyak 126 desa dengan total 458 tempat pemungutan suara (TPS) menjadi fokus pengamanan guna mengantisipasi potensi konflik sosial, praktik politik uang, hingga gesekan antarpendukung.

Kesiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pematangan dan penyamaan persepsi pengamanan Pilkades di Aula R. Kusnadi Polres Sukoharjo, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Kapolres Sukoharjo AKBP Indra Maulana Saputra, didampingi Kabagops, Kasatintelkam, para Kapolsek, serta jajaran fungsi terkait.

AKBP Indra Maulana Saputra menegaskan bahwa Pilkades memiliki tingkat kerawanan yang khas karena persaingan politik bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Kedekatan hubungan kekerabatan maupun bertetangga berpotensi memicu eskalasi konflik apabila perbedaan pilihan tidak dikelola dengan baik sejak awal.

Oleh karena itu, pengamanan tidak hanya difokuskan pada hari pemungutan suara, melainkan mencakup seluruh tahapan melalui deteksi dini dan koordinasi lintas sektor.

“Setiap wilayah memiliki karakteristik dan tingkat kerawanan yang berbeda. Karena itu, perlu dilakukan pemetaan secara cermat agar pola pengamanan dan penempatan personel benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar AKBP Indra Maulana Saputra dalam arahannya.

Untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi tingkat desa tersebut, Polres Sukoharjo menyiapkan 670 personel internal. Kekuatan ini akan dipertebal dengan 90 personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) yang terdiri dari masing-masing 30 personel Brimob, Polres Karanganyar, dan Polres Boyolali, sehingga total kekuatan mencapai 760 personel.

Baca juga:  Arman Sahti Pegang Tongkat Estafet Kapolres Karanganyar

Kabagops Polres Sukoharjo Kompol Yulianto menjelaskan, puluhan personel BKO tersebut akan dibagi ke dalam empat zona strategis guna mempercepat mobilisasi dan respons apabila terjadi gangguan kamtibmas.

“Personel BKO kami bagi dalam empat zona agar koordinasi dan pergeseran pasukan lebih cepat saat dibutuhkan. Zona utara berpusat di Polsek Gatak, zona timur di Polsek Mojolaban, zona tengah di Polsek Nguter, dan zona selatan di Polsek Tawangsari,” jelas Kompol Yulianto.

Ia menambahkan, pola pengamanan di setiap TPS akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan, kondisi geografis, serta kebutuhan masing-masing desa. Di sisi lain, peran Bhabinkamtibmas juga dioptimalkan untuk terus melakukan pembinaan dan penyuluhan guna mendeteksi potensi gesekan di akar rumput.

Berdasarkan hasil pemetaan Satintelkam Polres Sukoharjo, sejumlah potensi gangguan keamanan telah teridentifikasi, mulai dari rivalitas antarbakal calon, politik uang, penyebaran hoaks, kampanye hitam (black campaign), dugaan ketidaknetralan perangkat desa, hingga potensi penolakan hasil penghitungan suara.

Secara kewilayahan, terdapat beberapa titik perhatian khusus: Kecamatan Weru, Bulu, dan Tawangsari: Rawan rivalitas bakal calon dan potensi gesekan antarkelompok pendukung. Kecamatan Nguter dan Bendosari: Potensi persaingan calon serta dugaan ketidaknetralan perangkat desa.

Kecamatan Grogol: Potensi kampanye hitam, perusakan alat peraga/gambar calon, serta dinamika komposisi pemilih di TPS tertentu. Kecamatan Baki, Gatak, dan Kartasura: Antisipasi rivalitas calon serta praktik politik uang.

Baca juga:  Terputus Lima Tahun, Jembatan di Klaten Ini Sambung Kembali

“Desa Bentakan, Sanggung, dan Pucangan Mendapat perhatian khusus karena memiliki lebih dari lima bakal calon kepala desa sehingga harus melalui tahapan seleksi tambahan.” Imbuh AKBP Indra.

Menyikapi peta kerawanan tersebut, AKBP Indra menginstruksikan seluruh jajaran untuk tidak meremehkan sekecil apa pun informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Seluruh data dari tingkat Polsek diminta untuk segera divalidasi dan disinkronkan.

“Jangan pernah menganggap remeh informasi sekecil apa pun di lapangan. Validasi dan sinkronkan data kerawanan dari masing-masing Polsek agar langkah pencegahan bisa dilakukan secara presisi sebelum masalah membesar,” tegas Kapolres.

Pendekatan Persuasif dan Deklarasi Damai
Selain langkah taktis kepolisian, pendekatan kultural dan persuasif juga dikedepankan. Kapolres meminta jajarannya merangkul tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta seluruh elemen warga untuk menjaga persaudaraan di tengah perbedaan pilihan politik.

Sebagai bagian dari upaya cooling system, Polres Sukoharjo berencana menggelar deklarasi damai tingkat kabupaten setelah tahapan penetapan calon kepala desa, yang kemudian akan diikuti deklarasi serupa di tingkat kecamatan. Pemasangan spanduk imbauan kamtibmas serta doa bersama lintas elemen masyarakat juga dijadwalkan menjelang hari pencoblosan agar Pilkades Serentak 2026 berjalan aman, tertib, dan kondusif. (dea/rit)



TERKINI

Rekomendasi

...