Bursa Cawapres, Prof Teguh Dekan FISIP Undip: Kalau Mau Aman Pilih Partai, Kalau Rasional Pilih Representasi 


JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG – Pengamat politik senior dari Undip Semarang, Prof. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin., angkat bicara terkait bursa cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. Kalau mau nyaman dan aman, pilihkan dari unsur parpol, bisa partainya sendiri atau anggota koalisi. “Tetapi kalau mau rasional, pilih profesional non partai atau unsur keterwakilan daerah,” Prof. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin.

Menurut Teguh, Prabowo boleh mengambil wapres dari partai koalisi, non koalisi, atau unsur keterwakilan daerah dalam hal ini, 4 Pimpinan DPD RI. Presiden akan mengirimkan 2 nama ke MPR RI pada 25 November 2026. “Itu hak prerogratif presiden, dalam menentukan 2 nama,” paparnya.

Guru Besar yang juga Dekan Fisip Undip ini menambahkan, presiden jangan hanya mempertimbangkan aspek stabilitas politik dari partai koalisi atau non koalisi. “Kalau ingin mendapat simpati publik, sebaiknya bukan partai. Tetapi mengambil aspek kedua, yaitu kalangan profesional atau tokoh daerah,” kata dia.

Empat pimpinan DPD RI itu adalah Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, dan Wakil Ketua GKR Hemas, Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung. Empat tokoh yang mengakar di daerah, menguasai persoalan daerah dan tahu prioritas apa yang perlu disentuh saat ini.

Baca juga:  Warga Tlogosari Senang Drainase Lancar

Kalau pengin aman sampai selesai 2029, kata dia, unsur koalisi dan keterwakilan daerah lebih baik. Sebab kalau dari non koalisi resisten mendapat penolakan dari parpol pendukung di koalisi.

“Menjadi hak prerogratif itu ada di pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar, yang menyebut jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden maka presiden mengusulkan dua nama,” jelas Prof. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin.

Sumbernya, bisa dari tiga kluster, yaitu partai pengusung atau partai koalisi, lalu partai non koalisi. Dan non partai, bisa beradal dari unsur daerah DPD RI, gubernur atau tokoh lain. “Namun semua bilang, diserahkan ke presiden kan,” ungkapnya.

Sebenarnya, dari non koalisi pun, sebenarnya bisa diusulkan. “Misalnya Pramono Anung dan Mbak Puan Maharani dari PDIP. Namun, PDIP sendiri sudah bersikap, tetap di luar pemerintahan.”

“Kalau mau jujur, yang ditunggu masyarakat adalah bagaimana presiden memilih figur yang bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Itu bisa dari profesional ataupun dari tokoh-tokoh daerah. Kalau mengambil dari partai pengusung apa cukup mampu mendongkrak kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo?” tanya Prof Teguh.

Baca juga:  Test Swab, Jaga Kesehatan Kegiatan Belajar Mengajar

Kalau mau rasional, menurut Teguh memilih Wapres unsur daerah yang mampu menyelesaikan konflik dan hubungan pusat-daerah. Tetapi kita juga harus rasional apakah sekarang ini ada tokoh daerah yang sangat kuat untuk mewakili representasi kepentingan daerah? “Kita berharap Presiden mempertimbangkan figur wakil presiden yang mampu meningkatkan kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah gitu loh. Hari ini bagaimana publik harus diambil hatinya gitu loh,” jelasnya.

Menurutnya di tingkat koalosi parpol, Prabowo sudah berhasil. Tinggal mengambil wapres yang mampu mem-backup Prabowo meningkatkan kinerja pemerintah, terutama di daerah. Karena berbeda dengan Presiden Jokowi yang rajin blusukan ke daerah, Presiden Prabowo bisa tugaskan wapres yang memang teruji di daerah.

Menurutnya, Prabowo tidak akan gegabah memgambil wapres dari internal Gerindra. Tapi sedang menghitung betul dengan banyak mendengarkan informasi sebanyak mungkin sebelum memutuskan dua nama.

“Saya yakin, presiden sedang menghitung dengan cermat. Bagaimana kalau calon dari internal Gerindra? bagaimana parpol koalisi? Bagaimana dengan profesional nor partai? Bagaimana dengan tokoh daerah? Saya kira Pak Presiden berada dalam posisi yang full information sebelum membuat keputusan,” tutup Teguh.(*)



TERKINI

Rekomendasi

...