JATENGPOS. CO. ID, JAKARTA- Proses pemilihan Wakil Presiden melalui Sidang Paripurna MPR yang dijadwalkan berlangsung 9 Desember 2026 menuai sorotan dari perspektif hukum tata negara dan administrasi pemerintahan.
Persoalan utamanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran tenggat waktu pengusulan calon Wakil Presiden yang dinilai dapat berdampak terhadap keabsahan prosedur pemilihan.
Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., menegaskan, bahwa ketentuan mengenai batas waktu pengusulan calon Wakil Presiden bukan sekadar formalitas administratif. Melainkan bagian penting dari mekanisme hukum yang wajib dipatuhi oleh lembaga negara.
Menurutnya, Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Pasal 136 ayat (1) Tata Tertib MPR, mengatur bahwa Presiden harus menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna pemilihan.
Ketentuan tersebut, harus dibaca secara cermat karena penghitungan hari dalam ketentuan dimaksud mengacu pada hari kerja, sebagaimana definisi yang diatur dalam UU MD3 dan Tata Tertib MPR.
“Apabila pengusulan calon Wakil Presiden dilakukan melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka terdapat persoalan serius terkait kepatuhan terhadap prosedur hukum. Ketentuan tersebut tidak boleh diabaikan hanya demi mengejar jadwal sidang,” tegas Juanda Minggu, (22/11/2026).
Ia menjelaskan, persoalan tersebut juga memiliki konsekuensi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, ditegaskan bahwa salah satu syarat sahnya keputusan pemerintahan adalah dibuat sesuai dengan prosedur. Sementara itu, Pasal 71 mengatur konsekuensi hukum terhadap keputusan yang mengandung kesalahan prosedur.
Dengan demikian, apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap tenggat waktu pengusulan, proses penetapan Wakil Presiden berpotensi mengandung cacat prosedur dan dapat menjadi objek persoalan hukum.
Juanda menambahkan, keputusan yang mengandung cacat prosedur tidak serta-merta otomatis batal demi hukum. Namun, berdasarkan ketentuan UU Administrasi Pemerintahan, keputusan tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Selain itu, ia menilai pengabaian terhadap ketentuan waktu juga berpotensi bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan.
Berpotensi Memicu Persoalan Ketatanegaraan
Lebih jauh, Juanda mengingatkan bahwa persoalan prosedur dalam pengisian jabatan Wakil Presiden bukan perkara administratif biasa. Hal tersebut menyangkut legitimasi kelembagaan, kepastian hukum, serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.
Menurutnya, apabila seluruh persyaratan waktu belum terpenuhi, tetapi Sidang Paripurna tetap dipaksakan berlangsung pada 9 Desember 2026, MPR berpotensi menghadapi persoalan hukum dan kritik publik.
“Jangan sampai lembaga negara justru mengabaikan aturan yang dibuat untuk menjaga tertibnya penyelenggaraan negara. Hukum harus menjadi pedoman, bukan sekadar pelengkap dalam proses pengambilan keputusan politik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa proses yang tidak memenuhi ketentuan dapat menimbulkan konsekuensi berupa sengketa hukum, pemborosan anggaran negara, serta penggunaan waktu dan tenaga yang tidak efektif apabila keputusan tersebut kemudian dipersoalkan melalui mekanisme hukum.
MPR Diminta Mengedepankan Kepastian Hukum
Sebagai langkah korektif, Juanda menyarankan agar MPR melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tanggal pengusulan calon Wakil Presiden dan menghitung kembali pemenuhan tenggat waktu 14 hari kerja sebelum menetapkan pelaksanaan Sidang Paripurna.
Apabila penghitungan tersebut menunjukkan bahwa persyaratan waktu belum terpenuhi, penundaan sidang menjadi salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan.
Namun, penyesuaian jadwal tersebut juga harus memperhatikan ketentuan batas waktu maksimal 60 hari kerja sejak terjadinya kekosongan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Jangan memaksakan jadwal apabila prosedurnya belum terpenuhi. Lebih baik melakukan penyesuaian waktu daripada mengambil keputusan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” kata Juanda
Ia menegaskan, dalam negara hukum, tidak ada lembaga yang boleh menempatkan kepentingan politik di atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pemilihan Wakil Presiden seharusnya tidak hanya mengejar penyelesaian kekosongan jabatan, tetapi juga memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai hukum, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Prinsipnya sederhana, kekuasaan harus tunduk pada hukum. Kepastian prosedur merupakan bagian dari legitimasi keputusan negara. Jangan sampai keputusan yang seharusnya memperkuat ketatanegaraan justru melahirkan persoalan hukum baru,” pungkas Prof. Juanda. (jan)






