Capres Pengganti Gibran, Prof Lita Pakar Hukum Tata Negara Undip: Pilih Wapres Berdasarkan Etika Politik


JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG -Prof. Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, S.H., M.Hum., Guru Besar bidang Ilmu Perundang-undangan dan pakar Hukum Tata Negara Undip, berpendapat, boleh-boleh saja presiden Prabowo mengambil wapres pengganti Gibran dari internal partainya. Namun, secara etika politik, hal itu kurang elok karena menciderai hati rakyat yang tidak suka presiden-wapres dari satu partai Gerindra.

“Ya memang secara hukum dan perundang-undangan tidak ada larangan presiden-wapres dari partai yang sama. Cuma etika politiknya mungkin yang perlu dilihat. Secara etika politik itu memungkinkan enggak?”kata Prof Lita, kepada Jateng Pos, Kamis 19 November 2026.

Menurutnya, masyarakat sepertinya tidak suka dengan nama-nama yang muncul dari Gerindra yang akan mendampingi presiden Prabowo. Seolah-olah negara ini hanya milik mereka dan untuk kepentingan kelanggengan kekuasaan mereka.

“Nah, itulah masalahnya. Jadi mereka berpolitik tapi etika politiknya itu enggak dijaga dengan baik. Jadi kadang-kadang politiknya agak politik jalanan, menghalalkan semua cara,” imbuhnya.

Meskipun boleh, menurutnya harus dipertimbangkan apakah masyarakat menerima atau tidak. Mendapat dukungan partai lainya atau tidak. Jangan sampai terkesan presiden-wapres hanya milik Gerindra saja.

Baca juga:  Beevi Choir Bina Amal Raih Silver Medal

“Kok ini partainya kayak dari satu partai tok sih. Lalu partai lain bilang, kami-kami terus ngapain kalau enggak diberi wakil, itu salah satu pertimbangan kalau kita mau melihat dari sisi etika politiknya. Kita juga harus melihat bagaimana sebetulnya masyarakat, keinginan masyarakat seperti apa,”pesanya.

Apa lagi, kalau pertimbangan memilih wapres dari Gerindra hanya untuk melanggengkan kekuasaan 2029, menurut Prof Lita, Prabowo hanya memikirkan kekeuasaan kelompoknya.

“Politik memang untuk mencari kekuasaan. Tetapi tetap pertimbangkam etikanya, etika masyarakat Indonesia yang katanya dasarnya Pancasila, etika politiknya dipakailah,” tambahnya.

Untuk wapres dari keterwakilan daerah, Prof Lita setuju saja. Tetapi harus orang daerah yang paham masalah seluruh daerah di indonesia. Karena tidak semua pimpinan DPD juga sering mengunjungi daerah.

“Misal wakil dari daerah Jawa Tengah. Belum tentu juga tahu problem jawa Tengah apa, saya juga enggak pernah lihat itu keluyuran di Jawa Tengah,” imbuh Prof Lita.

Prof Lita sependapat jika saat ini banyak muncul masalah daerah yang kurang harmonis dengan pusat. Misal soal konflik lahan, soal trasfer dana daerah yang makin berkurang. Ditambah lagi model presiden yang sentralistik.

Baca juga:  Tangani Kasus Kebarakan TPA Jatibarang, Pemkot Semarang Pakai Cara "Suntik" Titik Bara Api

“Jadi desentralisasi itu kayak kelihatannya sekarang enggak jalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kan semua terpusat. Jadi kayaknya kalau saya mengatakan itu resentralisasi. Kok jadi balik lagi semua di pusat gitu loh,” keluhnya.

Maka, seharusnya Prabowo betul-betul mempertimbangkan wapres yang mengetahui situasi kebutuhan daerah. Wapres yang dekat dengan masyarakat daerah.

“Jadi kalau bisa, wapres baru harus dipilih berdasarkan etika politik, yang kedua yang paham bagaimana mengatasi persoalan daerah, siapapun orangnya.”

Prof Lita juga berpesan, seharusnya wapres baru nanti diberi tugas khusus oleh presiden. Sehingga bisa fokus dan jelas kinerjanya.

“Yang penting wapres itu bisa menuangkan tugas pekerjaannya presiden, karena kita kan enggak pernah tahu to apa tugas wakil presiden kan hanya membantu. Lah, makna membantu itu harusnya ada pembagian kayak zamannya Pak Harto dulu. Wakil presiden saya tugaskan untuk menjalankan fungsi ini dan inii, mestinya begitu,”saran Prof Lita. (jan)



TERKINI

Rekomendasi

...