Waspadai Intimidasi Pemilih di TPS

JATENGPOS.CO.ID, TUNTANG – GP Ansor Jateng menggelar rapat koordinasi wilayah (Rakolwil) yang diikuti 35 pengurus cabang Ansor se-Jawa Tengah di Aula Ponpes Edi Mancoro Tuntang Kabupaten Semarang, Minggu (31/3). Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas.

Dalam kesempatan tersebut Gus Yaqut mengatakan, Rakolwil ini bertujuan untuk mengkoordinasikan gerakan yang sudah dideklarasikan oleh GP Ansor pada 24 Maret lalu, yaitu gerakan Rabu Putih.

“Gerakan ini muncul sebagai respon atas gerakan-gerakan yang mau mengintimidasi masyarakat pemilih. Kami membaca kegelisahan masyarakat, ada kekhawatiran dari sebagian masyarakat adanya intimidasi. Deklarasi Rabu Putih untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat atau calon pemilih ketika ke TPS,” ujarnya.

Baca juga:  Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Demak Jalan Terus

Dikatakan dia, Gerakan Rabu Putih ini bukan hanya milik Ansor atau Banser saja, namun juga milik masyarakat bersama. Dijelaskan Gus Yaqut, ada 4,7 juta kader Ansor di seluruh Indonesia yang akan dibagi tugas, termasuk Banser berseragam untuk membantu TNI, Polri untuk ikut menjaga TPS. Dan juga menggerakkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya ke TPS agar tidak golput. Karena suskes tidaknya Pemilu juga tergantung dari tingkat partisipasi pemilih.


“Kami sudah koordinasi dengan Polri dan TNI untuk ikut menjaga keamanan TPS. Kami menyadari GP Ansor bukan aparat negara, kita menjaga dalam kontek membaca sinyal jika ada kelompok yang melakukan intimidasi atau memprovokasi, akan kita koordinasikan dengan aparat. Karena Ansor juga bagian dari masyarakat,” imbuhnya.

Baca juga:  Akun-akun Palsu Ramaikan Tagar #AnsorBersamaMardani di Twitter

Sementara Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Jateng Sholahuddin Aly menambahkan, para pengurus GP Ansor se- Jateng sudah mengkoordinasikan untuk bersama-sama ikut mengawasi jalannya proses coblosan. “Semisal ada gerakan gerakan atau intimidasi apa, kemudian akan kita laporkan ke pihak Polri, karena Ansor dan Banser bukan aparat penegak hukum. Jadi sifatnya hanya berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk mencegah segala kemungkinan yang terjadi,” pungkasnya. (deb/bis/mar)