Puluhan Warga Batang Demo di Pemda, Tuntut Pilkades Diulang

JATENGPOS.CO.ID, Batang – Puluhan warga tiga desa Kabupaten Batang, Jawa Tengah, berunjuk rasa di depan komplek Pemerintah Daerah (Pemda) setempat menuntut pelaksanaan pemilihan kepala desa diulang, Senin siang.

Massa di tiga desa yaitu Desa Cempereng Kecamatan Kandeman dan Wonosegoro Kecamatan Bandar, dan Wonobodro Kecamatan Blado ini menilai bahwa pilkades yang dilaksanakan serentak pada 29 September 2019 penuh kecurangan.

Koordinator aksi Zamroni mengatakan bahwa pelaksanaan pilkades di Desa Cempereng diduga ada penggelembungan suara pada seorang calon kepala desa sehingga hal itu memicu calon kades lainnya tidak menerima kekalahan.

“Kecurangan pilkades ini terjadi pada tiga desa. Hal itu, menyebabkan calon tertentu diuntungkan sedangkan calon lainnya kalah,” ujarnya.

iklan
Baca juga:  Ayah Wagub Jatim Tewas dalam Kecelakaan di Tol Batang-Pemalang

Ia mencontohkan temuan kecurangan pilkades di Desa Cempereng yaitu terdapat selisih 50 suara sedang surat suara yang rusak sebanyak 84 suara.

Warga, kata dia, menuntut panitia pilkades agar surat suara yang rusak dibuka dan dicek kembali sejauh mana bentuk kerusakannya.

“Di Desa Cempereng besar kecil bekas coblosan juga dipersoalkan karena kalau tidak sesuai ukuran yang dikehendaki panitia, dianggap tidak sah. Inikan sangat aneh dan terkesan mengada-ada,” ungkapnya.

Kecurangan lain juga terjadi di Desa Wonobodro, kata dia, yaitu ada oknum warga yang membawa plastik kresek yang ternyata isinya surat suara padahal surat suara sifatnya rahasia dan dicetak dalam jumlah terbatas.

“Oleh karena, warga mendesak agar pelantikan kades terpilih di tiga desa tersebut ditunda, bahkan dibatalkan. Selain itu, warga juga minta solusi nyata dari pihak pemkab terkait persoalan yang terjadi,” tuturnya.

Baca juga:  Warga Sukoharjo Desak Prostitusi Berkedok Panti Pijat Desa Kwarasan Ditutup

Kepala Badan Pemberdayaaan Masyarakat Desa Kabupaten Batang Agung Wisnu Barata mengatakan pemkab akan membahas masalah yang dituntut warga desa tersebut.

“Kita akan melakukan rapat dan membahas masalah itu dengan mengundang panitia pilkades untuk mengetahui kebenaran informasi yang disampaikan warga. Kita perlu cek silang,” katanya. (fid/ant)

iklan