LAPAAN RI Sebut Setiap Warga Negara Terdampak Berhak Dapat Bansos Covid19

Ketua LAPAAN RI, KRMH Kusumo Putro.

JATENGPOS.CO.ID, SUKOHARJO – Sejumlah pihak menghimbau agar pemerintah lebih berhati hati dalam proses pembagian bantuan sosial (bansos) wabah Covid19. Pasalnya hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Ketua Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara Republik Indonesia (LAPAAN RI), BRMH Kusumo Putro, berharap pemerintah amanah memberikan bantuan kepada semua warga terdampak ekonomi.

“Presiden Jokowi pernah mengatakan setiap warga negara terdampak Covid19 wajib mendapatkan bansos. Tapi menurut saya ada sejumlah persyaratan penerima yang harus direvisi. Karena masa pandemi ini kriteria penerima bantuan lebih luas, karena banyak warga yang terdampak ekonomi karena PHK atau pengurangan penghasilan.” Kata Kusumo Putro, pada awak media, Selasa (5/5/2020).

Baca juga:  Orang dengan Risiko Tinggi COVID-19 Disarankan Olahraga di Rumah

Dikatakan Kusumo, sebelumnya ada 14 kriteria miskin yang berhak mendapatkan bantuan. Juga disampaikan ada sejumlah profesi yang dilarang menerima bansos. Tapi menurutnya ada yang perlu direvisi.


Dikatakan saat ini hampir semua profesi terdampak. Seperti karyawan swasta yang kena pengurangan jam kerja, pelaku wisata, pekerja hotel, seniman, pegawai pertokoan, hingga tenaga kontrak di kota dan desa.

“Kami apresiasi langkah Walikota Bengkulu yang memberikan bansos untuk seluruh warganya tanpa terkecuali. Hanya yang menolak saja yang tidak mendapat. Karena semua warga terdampak ekonomi Covid19,” imbuhnya.

Sebagai seorang pengacara, Kusumo juga siap mendampingi dan memperjuangkan hak setiap warga negara untuk mendapat bantuan.

“Ada banyak pos bansos, dari Kemensos, Dana Desa, APBD maupun propinsi. Kami harap ada pemerataan dan tidak tebang pilih, karena ini hak rakyat. Sesuai petunjuk presiden hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat, hal ini termasuk hak rakyat tidak kelaparan dan terjamin kesehatannya,” imbuh Kusumo.

Baca juga:  Soal Yerusalem Trump Dikeroyok 128 Negara

Saat ini bansos baik yang bersumber dari Kemensos maupun dana desa belum cair, diharapkan data penerima yang digunakan selalu update.

“Khususnya untuk data terdampak bagi pekerja swasta dan wiraswasta, jangan sampai ada yang terlewat,” tegas Kusumo. (dea/bis/rit)