JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Tengah menegaskan belum ada mandat untuk bergerak atau menanggapi terkait pembakaran bendera PDIP di Jakarta. PDIP Jateng sejauh ini lebih menyerahkan penanganan kejadian tersebut ke proses hukum.
“Belum, belum (belum ada arahan dari DPP PDIP). Belum ada mandat untuk menjelaskan,” kata Sekretaris DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Kusriyanto usai menghadiri pemusnahan barang bukti narkoba dalam rangka Hari Anti Narkoba Internasional di halaman kantor Pemprov Jawa Tengah, Semarang, Kamis (25/6).
Ia menegaskan dari pimpinan pusat partai memang belum ada arahan karena lebih mengedepankan proses hukum.
“Belum ada perintah apa-apa dari partai. Nanti biar diproses secara hukum,” lanjutnya.
Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo menjamin kadernya tak terprovokasi oleh pembakaran bendera PDIP dalam aksi penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Dia telah menginstruksikan seluruh kader agar tetap tenang.
“Jadi instruksi sudah jelas, seluruh fraksi, DPC, ranting, anak ranting, PAC, badan, sayap, satgas, divikom, anggota dan kader PDIP dalam menyikapi pembakaran untuk tidak mudah terprovokasi,” kata Rudy kepada wartawan di sela kegiatannya meninjau Bantuan Sosial Tunai (BST) di kantor Kelurahan Mojo, Kota Solo, Kamis (25/6).
Rudy menegaskan komando di tingkat kota atau DPC PDIP Solo ada padanya. Seluruh organisasi di bawah DPC PDIP Solo, kata Rudy, wajib taat pada instruksi ketua.
Dia yakin kader tidak akan nekat membuat gerakan yang mengancam kondusivitas Kota Solo. Menurutnya, kasus akan ditangani melalui jalur hukum.
“Tidak boleh bergerak, bertindak apapun. Nggak boleh menyikapi, jangan mudah terprovokasi. Ya dilihat aja. Kalau saya yang instruksi, kader nggak akan bergerak,” kata Rudy.
Lebih lanjut, pria yang menjabat Wali Kota Solo itu mengajak kader PDIP turut menjaga keamanan. Selain itu, mereka juga diajak bergotong royong dalam penanganan COVID-19.
“Tetap solid menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Dan tetap bergotong royong membantu pemkot menangani COVID-19,” tutupnya.
Semenyara itu politikus PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo angkat bicara terkait pembakaran bendera PDIP dalam sebuah aksi massa di Jakarta. Ganjar menepis upaya yang menyudutkan seolah partainya identik dengan PKI. Dia juga meminta tidak ada yang terprovokasi aksi itu.
“Pertama, untuk kader jangan terprovokasi pembakaran bendera PDI Perjuangan. Saya orang PDI Perjuangan sudah cukup lama, saya bukan PKI, kami PDIP, kami juga tidak setuju PKI, itu clear! Jadi semua yang dilarang, kami tidak ada di sana,” kata Ganjar di kantor Gubernur Jateng, Semarang, Kamis (25/6).
Ganjar menegaskan partainya mengedepankan proses hukum. Oleh sebab itu Ganjar kembali menegaskan agar tidak ada yang terprovokasi dengan kejadian tersebut.
“Partai, DPP, sudah siapkan ambil langkah hukum. Ini cara terbaik. PDIP terbiasa bergerak konstitusional. Ingat ’96 (tahun 1996), kita diinjak tidak karuan. Itu perjuangan. Siapa yang injak semua tahu, kita bertahan. Bu Mega mengatakan ambil jalur hukum, cara itu akhirnya kita dipercaya,” tutur Gubernur Jawa Tengah itu.
Menurut Ganjar, ada upaya menyudutkan PDIP dengan aksi tersebut dan dia menilai ada yang tidak suka dengan situasi politik saat ini. Menurutnya perbedaan pandangan politik itu wajar namun seharusnya tidak sampai merusak.
“Kita sedang digoncang, saya tahu itu kontestasi politik dan untuk saya biasa saja, tapi tolong mari saling hormati antar institusi. Tidak setuju boleh tapi jangan merusak,” tegasnya.
“Ada upaya menyudutkan seolah PDI Perjuangan itu PKI. Maaf ya kita orang beragama, anti-PKI,” lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, video yang menampilkan aksi pembakaran bendera PDIP viral di media sosial. Diberitakan bahwa bendera PDIP tersebut dibakar oleh massa yang melakukan unjuk rasa.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto sudah memberikan keterangan pihaknya akan menempuh jalur hukum. Ia juga meminta jangan ada yang terprovokasi.
“PDI Perjuangan dengan tegas menempuh jalan hukum,” kata Hasto dalam keterangan pers.
Peristiwa pembakaran bendera PDIP dilakukan sekelompok massa dalam aksi penolakan RUU HIP oleh PA 212 di depan Gedung DPR, Rabu (24/6). Juru Bicara PA 212, Haikal Hassan, mengaku sama sekali tak melihat aksi pembakaran bendera PDIP saat demo berlangsung di depan Gedung DPR itu. Pihaknya akan segera mengusut kasus itu.
“Lagi diusut juga. Takutnya ada penyusup yang suka adu domba,” ujar Haikal ketika dikonfirmasi.
Haikal menyebut PA 212 sama sekali tidak ada agenda terkait pembakaran bendera PDIP. Ia menuturkan pihaknya telah mengkondisikan massa untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat berdampak pada perpecahan bangsa.
“Bendera itu simbol. Ada imbauan sebelum turun aksi jangan melakukan hal-hal yang merusak persatuan,” kata Haikal.(udi)
