Desa Wisata Perlu Dibangun di Ungaran

BANGUN DESA: Ketua DPRD Jateng Bambang Kisriyanto bersama Anggota DPRD Kabupaten Semarang saat membahas pembangunan desa di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, Kamis (6/8/2020). (foto dok humas dprd jateng)

JATENGPOS.CO.ID,  UNGARAN – Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto meminta setiap kepala desa untuk menggerakkan warganya dalam pembangunan desa wisata. Pasalnya, Kabupaten Semarang banyak memiliki potensi wisata.

Hal itu disampaikan Bambang Kusriyanto, saat melaksanakan kegiatan reses penyerapan aspirasi di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, Kamis (6/8/2020). Ia mengatakan pembangunan desa wisata itu perlu dilakukan, mengingat sebanyak 208 desa di Kabupaten Semarang akan mendapatkan bantuan dari Pemprov Jateng pada 2021 mendatang.

“Saya berharap semua desa bisa membangun. Untuk itu, tolong digarap betul desa wisatanya,” kata Politikus PDI Perjuangan itu didampingi Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening bersama beberapa anggota DPRD setempat.


Baca juga:  Apel Bersama, Polsek-Koramil Banyumanik Kompak Amankan Pilkada

Tidak hanya desa wisata, ia berharap setiap desa dapat dibangun ruang terbuka hijau (RTH). Ia menilai pembangunan itu penting karena terkait dengan kesehatan bagi generasi penerus.

“Saat ini, yang sudah ada anggarannya di Kecamatan Ungaran Barat dengan anggaran Rp 4 miliar. Oleh karena itu, saya meminta agar segera disosialisasikan dan menata PKL nya,” kata Bambang Kribo, sapaan akrab Mantan Ketua DPRD Kabupaten Semarang itu dihadapan sejumlah masyarakat, perangkat desa, lurah, dan camat dari 3 kecamatan yakni Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, dan Bergas.

Sementara, Bondan Marutohening mengakui saat ini anggaran untuk masyarakat difokuskan pada penanganan Covid-19. Meski begitu, pihaknya mendapat arahan dari Bambang Kribo untuk mengalokasikan kembali anggaran sekitar 20% untuk masyarakat.

Baca juga:  Bimtek Dosen dan Mahasiswa UKSW

“Bantuan untuk pembangunan rumah ibadah juga akan ‘dihidupkan’ lagi, termasuk anggaran pembangunan untuk rumah tidak layak huni,” kata Bondan.(udi)