JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Sebanyak 763 unit kerja mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Penghargaan ini diberikan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada Senin, (21/12), sebagai rangkaian dari peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia.
Sebanyak 3.691 unit kerja layanan dari 70 kementerian/lembaga, 20 pemerintah provinsi, dan 161 pemerintah kabupaten/kota yang diusulkan dalam zona integritas (ZI), telah rampung dievaluasi. Evaluasi tersebut menghasilkan unit kerja yang menerima predikat WBK serta WBBM. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK dan WBBM 2020 akan digelar dengan perpaduan antara tatap muka langsung (offline) dan melalui daring (online). Wakil Presiden RI, K.H Ma’ruf Amin hadir secara daring untuk memberikan arahan pada para penerima predikat. Sementara Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menyerahkan predikat secara langsung.
Dari sekian banyak unit kerja yang diusulkan, salah satu yang mendapatkan Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 2020 adalah Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Jawa Tengah. Ditintelkam adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda yang memiliki tugas membina dan menyelenggarakan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk intelijen, pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional, dan peringatan dini (early warning).
Wakil Direktur Intelijen Keamanan (Wadir Intelkam) Polda Jawa Tengah, AKBP Prinyanto Priyo Hutomo SIK MH mengatakan bahwa sebagai salah satu satuan kerja di Polda Jateng yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK 2020 kepada Ditintelkam Polda Jateng sangatlah penting karena sebagai salah satu indikator birokrasi yang bersih dari korupsi. Predikat WBK tersebut diperoleh dengan usaha yang tidak mudah, butuh waktu dua tahun dan beberapa inovasi khususnya bidang pelayanan.
“Tentunya ini menjadi hal yang sangat baik karena dengan predikat WBK ini Ditintelkam Polda Jateng sebagai salah satu satuan kerja yang bebas korupsi, membutuhkan upaya yang keras untuk meraih hasil ini dan tentunya peran Bapak Kapolda sangat penting dalam hal ini sebagai pimpinan yang senantiasa memberikan arahan,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan beberapa inovasi yang telah dilakukan diantaranya membuat aplikasi bidang operasional berupa digital maping Polda Jateng Hadir, selain itu juga ada Pelayanan Senpi Online dimana aplikasi ini dapat digunakan masyarakat umum untuk mendaftarkan diri kepemilikian senjata api dan dari pihak pelaksana atau petugas dalam hal ini pihak kepolisian dapat melakukan pengawasan penggunaan senjata api melalui aplikasi tersebut. Aplikasi ini adalah yang pertama di Indonesia dan diharapkan dapat digunakan di seluruh jajaran kepolisian hingga Mabes Polri.
“Jadi Senpi Online dapat digunakan untuk mendaftarkan diri atas kepemilikan senjata api, selain itu bagi pihak kami digunakan untuk mengawasi penggunaan senjata api mulai dari jumlah senjata api yang ada, siapa saja pemilik, dimana alamatnya, apa jenis senjata apinya. Hal-hal semacam itu dapat kami ketahui melalui Senpi Online. Melalui aplikasi ini pula, para pemilik senjata api akan diberikan notifikasi jika surat ijin kepemilikan senjata api akan jatuh tempo karena setiap beberapa waktu surat ijin kepemilikan senjata api (biz)
