JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Pemerintah provinsi Jawa Tengah diminta untuk terus menjaga tren kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP).
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, NTP menjadi salah satu indikator untuk mengukur kemampuan daya beli petani terhadap kebutuhan hidup sehari-harinya.
“Karena itu, sudah seharusnya untuk dijaga perkembangannya. Bahkan terus ditingkatkan,” ungkapnya, Selasa (7/10).
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah menyebut NTP Jawa Tengah pada September 2025 tertinggi di Pulau Jawa. NTP Jawa Tengah tercatat mencapai 116,84 poin atau naik 0,42% dari Agustus sebesar 116,35. Namun NTP Jateng ini masih lebih rendah dibanding NTP nasional yang mencapai 124,36.
“Kita ingin petani sejahtera, pedagang untung, dan masyarakat yang mengkonsumsi pangan berkualitas hasil petani pun tersenyum,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Petani sebagai agen ekonomi, jelasnya, memproduksi hasil pertanian, sekaligus sebagai konsumen yang perlu memenuhi kebutuhannya. Jika NTP lebih besar dari 100, berarti petani mengalami surplus atau keuntungan, sedangkan jika NTP kurang dari 100, petani mengalami kerugian.
“Pemerintah harus selalu mengutamakan produksi panen hasil kerja keras dari sedulur petani. Hasil panen dalam negeri harus jadi tonggak pertama dalam upaya pemerintah memastikan ketercukupan stok pangan bagi masyarakat.,” kata pria yang akrab disapa Kakung ini.
Pemerintah, lanjutnya, dapat menggunakan NTP sebagai basis data pengambilan kebijakan yang relevan dengan kondisi riil di lapangan.
“Karena tantangan menjaga NTP tidak mudah. Apalagi, saat ini sudah memasuki musim pancaroba, yakni pergantian musim kemarau ke musim hujan,” jelasnya.
Selama ini, Jateng telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Di sini, petani adalah pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan.
“Karena itu, para petani berhak mendapatkan upaya perlindungan maupun pemberdayaan,” jelas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Setidaknya, kata Sarif, hal yang bisa dilakukan dari sekarang adalah pemenuhan kebutuhan dasar pertanian, seperti pupuk, air, alat tani, dan infrastruktur.
“Kemudian dukungan teknologi, fasilitas pascapanen misalnya. Ini tentu bisa juga membuat kaum muda akhir tertarik, sehingga regenerasi petani terus berjalan,” katanya.
Perlindungan dan pemberdayaan kepada petani, katanya, sangat penting di tengah ecenderungan adanya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global.
“Termasuk kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani,” tukasnya.(adv)
