JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Keberadaan pondok pesantren harus dipandang sebagai bagian dari subjek pembangunan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, amanat Undang-undang menegaskan, bahwa pesantren kini bukan lagi dipandang sebagai lembaga keagamaan tradisional semata, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan sosial yang ikut membangun bangsa.
“Pesantren berperan sebagai subjek pembangunan yang aktif melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, dan karakter. Pesantren bukan lagi hanya objek pasif,” ungkapnya, Senin (13/10).
Melalui UU Pesantren, negara sebenarnya telah mengakui eksistensi lembaga pendidikan Islam yang selama ini tumbuh secara organik di tengah masyarakat.
“Pemerintah harus menyadari bahwa sesungguhnya pesantren memiliki kekuatan sosial dan spiritual yang luar biasa, mereka adalah penggerak moral, pengikat komunitas, penjaga tradisi, maupun pusat pemberdayaan sosial,” terang politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Sarif pun menyebut peringatan Hari Santri 2025 mengusung tema besar “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia”. Menurutnya, peringatan tahun ini jangan sekadar perayaan seremonial.
“Tetapi menjadi momentum strategis untuk meneguhkan peran pesantren maupun santri sebagai agen perdamaian, penjaga moral bangsa, dan motor penggerak peradaban dunia,” sebut pria yang akrab disapa Kakung ini.
Santri yang berada di pesantren, jelasnya, menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, pusat pendidikan karakter berintegritas, dan pilar penguatan masyarakat dengan berbagai program seperti kewirausahaan, unit usaha, dan koperasi.
“Tema tersebut merefleksikan lompatan paradigma bahwa santri tidak lagi hanya diposisikan sebagai penjaga tradisi, melainkan aktor aktif dalam membangun masa depan bangsa yang inklusif, sejahtera, dan berperadaban,” jelas Kakung.
Peran utama santri masa kini, katanya, yaitu sebagai duta budaya, agen perubahan sosial, dan motor kemandirian ekonomi.
“Santri tidak hanya mengaji, tetapi membawa cahaya peradaban. Kini saatnya santri Indonesia memberikan kontribusi nyata bagi dunia,” jelas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Selama ini, lanjutnya, pesantren tidak menuntut banyak. Mereka hanya ingin negara yang adil dan empatik.
“Satu hal istimewa juga kita bisa lihat bagaimana cara pesantren untuk bertahan dan tumbuh kemudian mendapat kepercayaan masyarakat, kuncinya adalah kesederhanaan dan keihklasan sang kiai membimbing para santri dan masyarakat sekitarnya,” terangnya. (adv)
