JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Pemerintah diminta untuk terus mewaspadai meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) seiring tibanya musim penghujan di Jawa Tengah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, pemerintah harus menguatkan upaya pencegahan muncul dan menyebarnya kasus DBD.
“Kita harus bersiap melakukan upaya pencegahan sebelum terjadinya peningkatan kasus,” ungkap Sarif Abdillah.
Kakung, sapaan akrab Sarif mengatakan, tahun 2025 lalu, kasus DBD muncul di 35 kabupaten/kota di provinsi ini. Artinya tidak ada satu pun daerah di Jawa Tengah dengan 0 kasus DBD.
“Selain itu, pola penyakit DBD ini ada sepanjang tahun, sehingga kita perlu mewaspadai sepanjang tahun,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Data di Dinas Kesehatan Jateng hingga triwulan 3 pada 2005, muncul 7.587 kasus DBD. Dari jumlah itu, 59 orang dinyatakan meninggal dunia.
Kakung pun meminta pemerintah agar memfokuskan pada upaya pemberantasan sarang nyamuk dan edukasi pada masyarakat untuk menjaga lingkungan.
“Apalagi ada temuan pergeseran pola penyebaran DBD. Jika satu dekade lalu penyakit ini identik dengan wilayah dataran rendah yang panas dan padat kini ancaman tersebut telah merambah ke wilayah dataran tinggi akibat perubahan iklim global,” jelas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Kakung tak menampik, Case Fatality Rate (CFR) atau jumlah orang yang meninggal karena sakit-pada kasus DBD di Jateng menurun secara konsisten dari 2,2 pada tahun 2023, menjadi sebesar 0,7 pada tahun 2025.
“Namun bukan berarti kemudian kita lengah. Harus terus waspada atas ancaman penyakit ini,” katanya.
Upaya kolektif, kata Kakung, diharapkan dapat menekan penyebaran penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut.
“Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam pengendalian DBD. Deteksi dini gejala, segera mencari pertolongan medis, serta menjaga kebersihan lingkungan kita harapkan dapat menekan angka kesakitan dan kematian akibat DBD,” jelas Kakung.
Selain langkah-langkah pencegahan melalui PSN, pemerintah juga harus melakukan pemantauan berkala terhadap perkembangan kasus-kasus baru.
“Dengan adanya data statistik yang akurat mengenai sebaran penyakit ini, pihak berwenang dapat menentukan tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk mengatasi wabah secara efektif,” tegas Kakung. (ADV)
