JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah memerlukan intervensi terpadu yang sinergis.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan langkah ini mengintegrasikan validasi dan sinkronisasi data kemiskinan, penguatan kebijakan daerah, pemberdayaan ekonomi, serta pendampingan sosial berkelanjutan.
“Kalau ibaratnya lari, pengentasan kemiskinan bukan lari 100 meter, tetapi maraton estafet. Sehingga harus konsisten dan berkelanjutan,” ungkap Sarif Abdillah.
Atas dasar itu, menurut Kakung, panggilan akrab Sarif, langkah ini harus melibatkan kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah pusat-daerah, CSR, hingga akademisi.
“Harapannya tentu menciptakan kemandirian ekonomi, bukan hanya bantuan sosial,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Kakung menegaskan, pemberian bansos secara terus menerus tanpa adanya pemberdayaan justru melanggengkan kemiskinan struktural.
“Jika dulu keberhasilan dinilai dari jumlah bantuan tersalurkan, jumlah penerima manfaat, dan ketepatan laporan administratif, sekarang fokusnya beralih menjadi berapa keluarga benar-benar keluar dari kemiskinan, tidak kembali jatuh ke kemiskinan, serta kemudian berapa yang mencapai kemandirian ekonomi,” jelasnya.
Kakung mengapresiasi adanya penurunan angka kemiskinan maupun pengangguran di Jawa Tengah di tahun 2025 lalu.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng pada September 2025, penduduk miskin di provinsi ini sebesar 9,39%, mengalami penurunan, yaitu 0,09% poin dibanding Maret 2025, dan 0,19% poin dibanding September 2024.
Jumlah penduduk miskin Jawa Tengah pada September 2025 sebanyak 3,34 juta orang, turun 21,87 ribu orang dibanding Maret 2025 dan turun 51,52 ribu orang dibanding September 2024 yang sebanyak 3,40 juta orang.
Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jateng pada November 2025 sebesar 4,32%, turun sebesar 0,34% poin dibanding pada Agustus 2025.
Kakung menambahkan, hal yang tidak kalah penting adalah adanya integrasi data yang memungkinkan pelacakan keluarga secara dinamis.
“Karena selama ini persoalan integrasi data ini menjadi isu krusial,” terang legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Karena itu, lanjut Kakung, dibutuhkan komitmen politik dan administratif dari pelaksana pembangunan agar hal ini benar benar berjalan.
“Harus ada orkestrasi melalui kerja sama berbagai pihak dalam satu kerangka dan saling mendukung. Selain itu harus ada outcome yang terukur, intervensi saling melengkapi, juga monitoring lintas sektor berbasis dampak,” tandasnya. (ADV)
