JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Pemerintah provinsi Jawa Tengah diminta meningkatkan langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam menghadapi potensi musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, upaya mitigasi perlu diperkuat mengingat karhutla juga sering terjadi di provinsi ini.
“Karena selain berdampak terhadap lingkungan, karhutla juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat hingga aktivitas ekonomi di daerah terdampak,” ungkapnya.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, terjadi 20 kasus karhutla selama 2025. Adapun luasannya, mencapai 1.187 hektare. Angka ini didominasi oleh kejadian sporadis berskala besar maupun kecil, serta didorong oleh faktor kelalaian manusia seperti pembakaran sampah
Kakung, sapaan akrab Sarif Abdillah menambahkan, ancaman kekeringan akibat kemarau panjang biasanya berdampak terhadap perluasan karhutla.
“Untuk mengurangi potensi ancaman karhutla, tentu kita meminta pemerintah agar meningkatkan kesiapsiagaan seperti yang telah diimbau oleh BMKG,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Atas dasar itu dia meminta pemerintah menyiapkan langkah pencegahan sejak dini agar risiko kebakaran dapat ditekan.
“Pencegahan karhutla tidak dapat lagi mengandalkan sistem patroli atau operasi musiman yang sifatnya reaktif dan terbatas. Harus ada pencegahan dan langkah antisipatif serta deteksi dini,” jelas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Kakung juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan edukasi dan penyuluhan kepada warga. Sosialisasi kepada warga dan perusahaan agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar harus semakin diperkuat.
“Karena masalah karhutla ini juga berkaitan dengan psiko sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Maksimalkan pendekatan humanis dengan membawa semangat kearifan lokal,” jelasnya.
Kakung juga menaruh perhatian terhadap kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla. Menurutnya, para petugas yang bertugas di garis depan menghadapi kebakaran hutan menghadapi risiko besar.
“Sehingga negara sudah seharusnya wajib memberikan dukungan peralatan yang memadai untuk menunjang keselamatan dan efektivitas kerja mereka,” katanya. (adv)
