Ahli:Penetapan Kembali Setnov Tersangka Sah

JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA – Ahli hukum pidana dari Universitas Padjadjaran Komariah Emong Sapardjaja menyatakan penetapan kembali Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP-elektronik sah.

“Bahwa ‘ne bis in idem’ itu memang tidak boleh tetapi terhadap perkara yang sudah mempunyai putusan yang tetap berarti bahwa perkara itu sudah masuk pokok perkara,” kata Komariah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa.

“Ne bis in idem” sendiri diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP yang menyebutkan “kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui hakim tunggal Kusno menggelar sidang lanjutan praperadilan Setya Novanto dengan agenda pemeriksaan ahli dari pihak termohon dalam hal ini KPK.

Apalagi, kata Komariah, dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 juga telah menyebutkan bahwa lingkup praperadilan tidak berbicara mengenai pokok perkara.

“Praperadilan itu sudah disebutkan terutama dalam Perma Nomor 4 2016 tidak berbicara mengenai pokok perkara hanya segi formal saja, jadi tidak ada “ne bis in idem”, ungkap Komariah.

Sebelumnya, dalam dalil permohonan dan petitum praperadilan yang diajukan oleh pihak Setya Novanto disebutkan bahwa penetapan tersangka yang kedua terhadap Setya Novanto oleh KPK berdasarkan Surat Nomor B-619/23/11/2017 tanggal 3 November 2017, perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-113/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017 adalah telah melanggar asas “ne bis in idem”(ant/udi)