JATENGPOS.CO.ID, Semarang – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Yudi Indras Wiendarto meminta pihak pengelola SMA dan SMK di 35 kabupaten/kota untuk mengurangi atau bahkan tidak memungut sumbangan sama sekali kepada anak didik.
“Pertimbangannya, Pemprov Jateng telah mengalokasikan bantuan bagi sekolah melalui APBD dan nominalnya cukup besar,” katanya usai acara dialog dengan tema “Peningkatan Pelayanan Pendidikan di Jateng” di Hotel Gets Semarang, Rabu.
Ia menjelaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus pemerintah saat ini.
Apalagi, katanya, Provinsi Jawa Tengah akan menerima bonus demografi dalam 10-20 tahun ke depan sehingga alokasi anggaran pendidikan ditingkatkan.
Salah satunya, pada Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMA/SMK negeri Rp1 juta untuk setiap siswa per tahun.
“Kalangan DPRD Jateng terus berupaya agar sekolah, baik itu SMA maupun SMK negeri bisa tidak memungut biaya dari wali murid,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu, juga menyoroti pembenahan kurikulum yakni disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri dan kemajuan teknologi.
“Jadi kurikulum yang diajarkan di sekolah sesuai dengan kebutuhan anak ke depannya,” katanya.
Terkait dengan persoalan gaji guru honorer yang harus terus disesuaikan, dirinya meminta jangan sampai guru tidak fokus mengajar gara-gara gaji yang minim.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng Padmaningrum menambahkan selain memberikan penguatan pada anggaran pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga terus memberikan pelajaran yang sesuai dengan zamannya.
Saat ini, kata dia, mau tidak mau anak-anak diajak memanfaatkannya dalam pembelajaran.
“Kurikulum di era milenial ini kan memanfaatkan teknologi. Jadi harus mengarah ke arah sana, tapi juga tetap memperhatikan kultur,” ujarnya. (fid/ant)
