JATENGPOS.CO.ID-Dalam beberapa tahun sekali, Indonesia mengganti sistem asesmen pendidikan. Ujian Nasional (UN) yang dulu menjadi penentu mutlak kelulusan siswa digantikan oleh Asesmen Nasional (AN) yang lebih fokus memotret mutu satuan pendidikan (sekolah). Kini, Tes Kemampuan Akademik (TKA) muncul untuk mengukur kemampuan akademik siswa dan berpotensi digunakan dalam seleksi pendidikan jenjang lanjutan. Dinamika ini menunjukkan pemerintah terus mencari sistem asesmen yang relevan untuk menjawab tantangan abad ke-21. Namun, pertanyaan mendasarnya tetap sama: Apakah kualitas pendidikan kita ikut berubah menjadi lebih baik?
Dahulu, UN menghasilkan deretan nilai siswa setiap tahun. AN kemudian menawarkan rapor pendidikan yang berisi data literasi, numerasi, dan karakter, dan TKA kini melaporkan tingkat kemampuan akademik individu. Namun, tumpukan big data ini seringkali hanya menjadi laporan tahunan yang berujung di laci birokrasi tanpa evaluasi mendalam yang bedampak. Padahal, hasil asesmen berskala nasional seharusnya menjadi pijakan strategis untuk merumuskan kebijakan berbasis data. Kebijakan tersebut sangat krusial sebagai acuan perbaikan kurikulum, peningkatan kompetensi profesional guru, pemerataan fasilitas pendidikan, dan intervensi khusus bagi daerah-daerah tertinggal untuk menekan kesenjangan mutu pendidikan antar daerah. Faktanya, publik jarang melihat hasil evaluasi tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret. Akhirnya, asesmen terjebak menjadi ritual administratif tahunan tanpa analisis kritis, kebijakan berbasis data, dan implikasi praktis bagi sekolah, guru, dan siswa.
Persoalan lain yang makin santer disuarakan oleh para guru adalah anomali antara persepsi guru terhadap nilai siswa sehari-hari dengan hasil TKA. Banyak guru melaporkan fenomena mengejutkan bahwa siswa yang dikenal kritis, aktif, dan berprestasi di kelas justru mendapatkan skor TKA rendah, sedangkan siswa yang pasif atau kurang menonjol malah memperoleh nilai TKA tinggi. Fenomena ini tidak langsung memvonis bahwa instrumen TKA cacat atau tidak valid, tetapi menjadi peringatan keras untuk mengevaluasi instrumen, mekanisme pelaksanaan, dan cara interpretasinya secara menyeluruh. Terdapat berbagai variabel yang mempengaruhi hasil tes, mulai dari kondisi psikologis saat ujian hingga ketidaksesuaian antara kompetensi esensial yang diajarkan di kelas dengan konstruksi materi TKA itu sendiri. Evaluasi menyeluruh atas instrumen ini mutlak diperlukan demi menjaga kepercayaan publik.
Apabila TKA benar-benar diproyeksikan menjadi syarat utama seleksi pendidikan jenjang lanjutan, hal ini berisiko besar mengulang kesalahan masa lalu. TKA yang kini bersifat opsional akan kehilangan fungsi utamanya sebagai kredensial individu yang diakui secara nasional. Jika hal ini terjadi, fokus belajar siswa, tuntutan orang tua, dan orientasi mengajar guru akan kembali menyempit pada ambisi mengejar skor TKA tinggi. Paradigma usang teaching to the test akan kembali tumbuh subur dalam ruang kelas. Padahal, Kurikulum Merdeka yang sedang susah payah dibangun saat ini berpijak pada prinsip-prinsip pembelajaran mendalam (deep learning), penanaman karakter, dan pengembangan penalaran kritis yang bukan sekedar menghafal rumus dan pola soal demi lolos seleksi.
Sebagai penutup, pengumpulan data asesmen tanpa dibarengi intervensi kebijakan yang nyata tidak akan memberikan dampak apapun. Data asesmen sebanyak apapun tidak akan mampu memperbaiki wajah pendidikan kita tanpa intervensi kebijakan berbasis data dan tindak lanjut perbaikan sistemik. Hal ini diibaratkan mengukur suhu tubuh orang demam menggunakan termometer canggih berkali-kali tidak akan pernah menyembuhkan orang tersebut tanpa pemberian resep obat yang tepat dan terukur.
Penulis:
Arief Eko Priyo Atmojo
Rani Nur Aini
Sriyanto
Sukarmin
Afiliasi :
S3 Ilmu Pendidikan, FKIP, Universitas Sebelas Maret
