JATENGPOS.CO.ID, KLATEN – Kesenjangan ekonomi disinyalir menjadi masalah utama atas munculnya konflik atau masalah sosial dalam masyarakat. Beban ekonomi dan kehidupan sosial yang dirasakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, kian hari dirasakan makin bertambah berat.
Hal itu mengemuka saat anggota MPR/DPRRI dari Partai Gerindra, Bambang Riyanto menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jum’at (27/7) malam.
“Ini terjadi karena implementasi pelaksanaan isi pasal 33 UUD 1945 belum sepenuhnya dijalankan pemerintah. Selain itu, praktik – praktik menyimpang dari amanat UUD 1945 harus diluruskan kembali, ” kata Bambang menjawab pertanyaan warga tentang masih jauhnya kesejahteraan untuk dijangkau masyarakat, utamanya menengah kebawah.
Menurut Bambang, kesenjangan atau ketimpangan ekonomi di Indonesia terjadi karena seluruh sumber ekonomi, baik strategis atau bukan, tidak sepenuhnya dikuasai oleh negara. Untuk itu, tidak ada solusi lain kecuali mengembalikan kedaulatan negara atas sumber-sumber ekonominya terutama yang menguasai hajat hidup orang banyak.
“Peran serta rakyat di daerah harus dimunculkan dalam bentuk nyata, sehingga pembangunan good corporate governance (GCG) dan kemampuan SDM bisa dikembangkan. Dengan demikian, daerah bukan sebagai penonton, apalagi alat, segelintir orang yang memiliki modal besar,” kata Bambang.
Dalam acara yang digelar di kediaman Hariyanto, Wakil Ketua DPRD Klaten dari Fraksi Gerindra, di desa Karang, Delanggu, hadir sekitar 150 kader Gerindra dan masyarakat Klaten.
Bambang sekaligus menyampaikan pesan, sebagai bagian dari partai yang telah memberi mandat kepada Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden (Capres 2019) masyarakat diminta jangan mudah termakan isu maupun fitnah, dimana tujuannya jelas untuk memperlemah dan memecah suara rakyat.
“Pak Prabowo itu dalam bahasa jawanya sebenarnya ‘getem’ ( geram-red) melihat kondisi negara saat ini. Melihat kehidupan ekonomi rakyat makin susah karena banyaknya praktek – praktek penyimpangan. Kalau dikaitkan dengan sila ke 5 Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kondisinya masih jauh dari harapan,”pungkas Bambang. (dea/drh)
