JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengklaim, bahwa banjir dan Rob sudah banyak berkurang di beberapa titik di Kota Semarang.
Menurutnya, saat musim hujan kali ini, tidak ada genangan dan limpasan air yang berarti, jika di banding di tahun-tahun sebelumnya.
Hanya saja sempat terjadi limpasan di perumahan yang ada di kawasan Kecamatan Tembalang.
“Namun limpasan tersebut akibat pengembang perumahan yang membangun perumahan di lokasi yang tidak diperkenankan adanya pemukiman dan tidak ada perizinan dari pemerintah,” kata Ita, usai menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang dan pembacaan reses DPRD Kota Semarang, Kamis (2/1) lalu.
Lanjut Ita, masalah perizinan perumahan ini masih menjadi PR pemerintah terutama dinas yang menaungi yakni DPMPTSP dan DIstaru.
Sehingga pihaknya meminta agar para pengembang harus mengurus perizinan sebelum membangun pemukiman.
Selain itu, banjir dan Rob di kawasan Semarang utara rupanya tidak lagi terjadi karena proyek nasional yakni pembangunan sheetpile di Tambak Lorok sudah selesai terbangun.
Bahkan banjir dan rob di wilayah muara sungai Tenggang dan Sringin juga tak lagi terjadi.
“Apalagi di wilayah tersebut oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) juga telah ditambah pintu air dan pompa sehingga muara Sringin dan Tenggang sudah tak lagi banjir. Tapi memang masih ada PR yakni sungai Penggaron tapi masih kewenangan BBWS. Kami intens komunikasi dengan BBWS,” terangnya.
Ita mengatakan jika saat ini untuk normalisasi sungai tenggang sudah masuk tahap lelang.
“Saat ini juga proses lelang normalisasi kali tenggang jadi mohon sabar karena proses memang butuh waktu karena berkolaborasi dengan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Ita menambahkan, tidak kalah penting perlu juga adanya kesadaran masyarakat untuk ikut bergotong royong menjaga lingkungan agar tidak lagi ada banjir dan Rob.
Salah satu upayanya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan dan juga digencarkan lagi kerja bakti untuk mengeruk sedimentasi dan pembenahan saluran.
“Harus ada kesadaran masyarakat juga untuk tidak membuang sampah sembarang dan kerja bakti digencarkan lagi. Kalau hanya DPU itu tenaganya terbatas. Saya minta lurah dan camat juga peka,” pungkas Ita. (ucl)
