JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – DPC PKB Kudus dipastikan akan berkoalisi dengan PDIP saat Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kudus 2018 mendatang. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil survei dan komunikasi yang dilakukan selama ini oleh DPP PKB.
Dengan dua koalisi yang dilakukan partai berlambang banteng dan bintang sembilan itu, maka sejumlah bakal calon bupati (Bacabup) di luar calon internal PKB dan PDIP dipastikan kandas.
Dengan artian, para Bacabup tidak mendapat rekomendasi dari pihak DPP PKB, sebagai syarat dalam Pilkada Kudus 2018 mendatang.
“Dari hasil survey yang dilakukan DPP PKB ternyata peluang menang ketika berkoalisi dengan PDIP, kalau dengan partai lain belum tentu kuat,” kata Ketua DPC PKB Kudus Ilwani.
Pertimbang lain PKB untuk berkoalisi, kata Ilwani, PDIP juga sudah memiliki kader yakni Masan yang juga sebagai Bacabup Kudus. Ketua DPRD Kudus tersebut dianggap merupakan kader yang mumpuni untuk maju dalam Pilbup Kudus tahun 2018.
Adapun Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) Kudus untuk mendampingi Bacabup Masan, PKB segera melakukan pembahasan selanjutnya. “Jadi diputuskan kami akan berkoalisi dengan PDIP,” tegasnya.
Menurut Ilwani, keputusan koalisi antara PKB dan PDIP saat Pilkada Kudus merupakan koalisi tanpa syarat. “Koalisi ini tanpa syarat, kami siap bergerak untuk pemenangan Pilkada Kudus tahun 2018,” tandasnya.
Ilwani meminta kepada para Bacabup yang sudah mendaftar ke PKB, tidak perlu lagi mengharapkan rekomendasi dari DPP PKB. Alasannya, keputusan tersebut sudah final.
“Sehingga mereka yang telah mendaftar harus memahami proses dan keputusan yang diambil dari pihak internal partai,” imbuhnya.
Sekedar diketahui, sejumlah Bacabup yang sudah mendaftar dan sudah dipanggil pihak DPP PKB di Jakarta, yakni HM. Tamzil, Sri Hartini, Kharirotus Saadah, Jhony Raharjo dan Ilwani selaku Ketua DPC PKB Kudus yang juga Bacabup Kudus.
Ilwani meneghaskan, rekomendasi dari DPP PKB kemungkinan besar keluar pada pertengahan Desember ini. “Rencananya rekomendasi akan turun bersamaan dengan PDIP, kemungkinan pada pertengahann bulan ini,” tandasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Kudus Masan mengaku bahwa koalisi yang memutuskan adalah internal partai. Sehingga yang berhak menjawab yaitu ketua atau Sekretaris DPC PDI Kudus.
“Itu keputusan partai dan bisa ditanyakan langsung dengan Ketua DPC PDIP Kudus yakni Pak Musthofa atau sekretarisnya Yusuf,” tandasnya. (han/rif)
