Bantuan Voucher Dewan Sragen Disorot

Suasana Rapimnas Topan RI Sragen Rabu (6/12). FOTO : ARI SUSANTO/JATENGPOS.CO.ID

JATENGPOS.CO.ID, SRAGEN – Pembagian bantuan dari voucher dewan menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, bantuan itu masih kental indikasi banyaknya potongan. Sehingga dana pembangunan yang diterima warga dinilai tak sesuai dengan angka yang diberikan.

Divisi Pengawasan Topan RI Jateng Dawam mengungkapkan, sebenarnya potongan bantuan melalui dana aspirasi yang diberikan untuk wilayah Sragen dinilai masih wajar.
“Hanya saja, lebih baik potongan harus sesuai aturan seperti sebatas PPH,PPN maupun sebatas administrasi lainnya. Karena bila potongan besar, jelas warga yang menerima malah beresiko. Karena untuk pembelanjaan jelas akan menimbulkan penyimpangan tak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB),”  kata  Dawam disela-sela mengikuti Rapimnas Topan RI, Rabu (6/12).

Menurut Dawam, selain masalah voucher soal pengawasan infrastruktur di Sragen banyak menjadi sorotan oleh masyarakat. Namun demikian untuk fungsi pengawasan seharusnya menjadi tanggungjawab DPRD Sragen, khususnya Komisi III yang berkaitan dengan infrastruktur. Namun demikian fungsi pengawasan ini dinilai masih lemah. Kenyataanya banyak proyek jalan yang dianggap lamban dan macet.

Dia mengaku prihatin dengan kebijakan Komisi III DPRD Sragen yang dinilai hanya sebagai penonton dengan kondisi pengerjaan proyek infrastruktur jalan di Sragen. Menurutnya jika fungsi pengawasan dinilai sangat lemah, sehingga kualitas proyek tentu akan diragukan.

”Alasan itu dari proses pengerjaan sejumlah proyek yang dinilai sudah habis kontrak kerja, tidak berani untuk memanggil dinas terkait untuk dimintai klarifikasi tindakan tegasnya,” kata Dawam.

Sementara itu, dari hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Topan RI se Indonesia yang digelar di Cipayung Bogor, pihaknya menyampaikan arahan Ketua umum Yohanes L Tobing menegaskan pada 2018 nanti fokus pengawasan ditikberatkan pada Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dewan atau voucher dewan.

”Baru saja Rapimnas di Bogor, salah satunya fokus ke voucer dewan. Selain itu anggota yang didaerah wajib untuk menyampaikan laporan tahunan, jika tidak akan dibekukan,” tandasnya.
Terkait pantauannya, di Sragen penggunaan voucer dewan sejauh ini masih dalam batas kewajaran. Tidak ada indikasi pemotongan yang mencolok. Selain itu pihaknya sudah menelusuri beberapa wilayah di Sragen juga tidak ada permasalahan. (ars/saf)