JATENGPOS.CO.ID, BANYUMAS- Program Presiden Prabowo Subiato memberikan makan gratis kepada siswa lewat Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya banyak siswa yang keracunan, limbah dapur MBG juga diduga mencemari sumur warga di sekitarnya. Tak hanya itu, DPR RI juga menemukan dugaan 5.000 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) fiktif. Wow!
Kejadian sejumlah sumur tercemar limbah dapur MBG dialami warga Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Air sumur mendadak berubah warna jadi hitam dan kehuning-kuningan. Usut punya usut penyebabnya diduga berasal dri air rembesan limbah proyek MBG yang dikelola SPPG Mersi.
Warga RT 03 RW 03, Kirtam (75), menjelaskan pencemaran air sumur sudah dirasakan warga sejak dua minggu terakhir. Selain berubah warna, air sumur juga berbau sehingga tidak bisa dimanfaatkan.
“Air sumur sudah tiga hari ini keruh sekali, bahkan tadi malam sudah bau, endapannya kuning. Tidak bisa dipakai mandi,” kata Kirtam saat ditemui wartawan, Jumat (19/9/2025).
Menurut dia, ada satu sumur yang dimanfaatkan oleh tiga warga. Pencemaran ini diduga muncul dari penampungan limbah MBG yang tidak dilengkapi dengan bak penahan.
“Sejak air tercemar kami jadi kesulitan dapat air bersih. Pengelola dapur memang telah melakukan pengerukan untuk penampungan limbah, tapi baru sekitar seminggu ini,” terangnya.
Hal yang sama juga dirasakan warga lainnya Suparto (50). Sejak dia kecil tinggal di wilayah setempat baru kali ini air sumur mengalami pencemaran yang begitu parah. “Ini limbah MBG. Dari saya kecil sampai sekarang, belum pernah air sumur seperti ini, baru sekarang,” jelasnya.
Suparto merasakan kondisi ini sejak satu minggu terakhir. Sumur miliknya tiba-tiba berwarna hitam dan keruh. “Satu minggu ini air keruh. Tidak bisa dipakai sama sekali, tidak layak pakai karena bener-bener hitam,” ujarnya.
Dari pengamatan yang dilakukan, kondisi air hitam terjadi sejak adanya dapur MBG. Lokasinya langsung berbatasan dengan permukiman warga. “Momennya pas ada proyek MBG di sini, karena memang sebelahan dengan pembuangan limbah itu,” katanya.
Warga berharap permasalahan ini bisa diselesaikan oleh pemerintah dan pihak pengelola proyek MBG. Hal ini agar pencemaran tidak meluas.
Saat dimintai konfirmasi wartawan, Kepala SPPG Brobahan yang juga penanggung jawab MBG di Banyumas, Luky Ayu Parwatiningsih, hanya memberi respons singkat. Pihaknya akan menindaklanjuti aduan tersebut.
“Terima kasih atas informasinya, segera saya tindak lanjuti,” jawab Lucky singkat, dilansir dari detikcom.
Sementara, sebuah SPPG di Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, Banyumas resmi dihentikan sementara. Keputusan ini menyusul menu MBG yang memicu perbincangan hangat di media sosial.
Keputusan penghentian melalui mediasi antara Kepala SPPG, Kepala Desa, Kapolsek, Danramil, pihak yayasan, serta mitra penyedia program pada Jumat (19/9/2029).
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Banyumas, Taryono, ST MPA, menjelaskan bahwa pihaknya hanya sebagai penerima manfaat. “Semua perizinan ada di BGN. Dinas Pendidikan hanya penerima manfaat, tugas kami hanya melaporkan,” kata Taryono.
Dalam mediasi disepakati, program diliburkan sementara mulai Jumat (19/9) untuk proses evaluasi dan peningkatan kualitas menu. “Kita tunggu dan awasi bersama, mudah-mudahan minggu depan sudah ada perbaikan,” ujar Taryono.
Sebelumnya, menu MBG di Desa Sokawera dan Desa Gunung Lurah menuai kritik warganet. Unggahan di Facebook Seputar Cilongok menampilkan menu berupa kacang rebus, menimbulkan pertanyaan apakah sajian itu memenuhi standar gizi.
“Kami khawatir kalau hari ini kacang rebus, besok-besok malah hanya dikasih gethuk goreng. Padahal program ini tujuannya mulia untuk memberikan makanan bergizi bagi masyarakat kurang mampu,” tulis salah satu warga, dilansir dari serayunews.
Komentar lain menyoroti kualitas nasi yang tidak layak:
“Wis akeh sing kompeln mas,,, segane mambu ws ra layak d pangan… ngawur jajal anake dewek kaya kue,” tulis akun Facebook dalam unggahan tersebut.
SPPG Fiktif
Sementara, anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengungkap dugaan 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) fiktif. Nurhadi meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperbaiki sistemnya verifikasi.
Hal itu diungkap Nurhadi dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama BGN, Senin (15/9). Dalam rapat itu, Nurhadi mengaku pernah melaporkan adanya oknum yang menjual lokasi titik dapur MBG kepada BGN.
“Seperti yang pernah saya laporkan ke Bapak bahwa di lapangan ada oknum yang menjual lokasi titik. Ternyata kan benar, buktinya BGN melakukan kebijakan roll back yang akhirnya alhamdulillah ditemukan sekitar 5.000 titik fiktif,” kata Nurhadi, dikutip Jumat (19/9).
“Artinya, ternyata di lapangan seperti itu, dan itu belum masalah-masalah lagi yang lain seperti keracunan yang masih sering terjadi,” sambungnya.
Terpisah, dalam keterangan tertulisnya, Nurhadi mengatakan temuan ini menandakan terdapat oknum yang mengetahui sistem BGN. Menurutnya, setelah oknum tersebut mengunci titik-titik, kemudian titik itu dijual kepada investor.
“Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya, ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan ke investor,” paparnya.
Nurhadi menilai temuan tersebut tak bisa dipandang remeh. Sebab, dia mengatakan program MBG telah menyerap anggaran cukup besar.
“Dengan porsi anggaran sebesar itu, transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan,” tegasnya.
“Ribuan titik dapur yang mangkrak bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai mandat program,” lanjutnya.
Lebih lanjut Nurhadi menyoroti lemahnya mekanisme verifikasi dan pengawasan lapangan sejak awal. Nurhadi pun mempertanyakan penjelasan BGN terkait lokasi yang belum dibangun dapur untuk program MBG, tapi sudah tercatat.
“Bagaimana mungkin ribuan lokasi sudah terdaftar, tetapi tidak menunjukkan progres pembangunan meski melewati tenggat 45 hari,” ujarnya.
“Sistem yang longgar membuka celah terjadinya praktik percaloan, dominasi investor besar, hingga penyalahgunaan dana publik, seperti temuan dugaan ‘konglomerasi yayasan’ oleh lembaga pemantau independen,” sambung Nurhadi.
Selain itu, Nurhadi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kinerja dan keuangan. Menurutnya, jika terbukti ada penyimpangan, wajib ditindak tegas.
“Program MBG adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, bukan proyek yang boleh dijadikan ajang bisnis. Setiap keterlambatan pembangunan dapur berarti keterlambatan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia,” ucap Nurhadi.
“Keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah dapur terbangun, melainkan dari kualitas makanan yang benar-benar sampai ke meja anak-anak sekolah,” imbuh dia. (dtc/dbs/muz)
