JATENGPOS. CO. ID, BANYUMAS – Program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Dampingan yang digulirkan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah menuai apresiasi dari sejumlah kepala desa. Sebab, manfaatnya begitu terasa bagi masyarakat setempat.
Kepala Desa Kediri, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Kusno menyampaikan terimakasih kepada Biro Umum Pemprov yang telah memberikan pembinaan kepada desanya selama 2025.
Melalui pembinaan itu, banyak yang bisa dipetik manfaatnya, mulai bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 30 unit dengan masing-masing senilai Rp20 juta, bantuan sembako, bantuan bibit ikan, pemberdayaan, dan sebagainya.
“Kami sampaikan terimakasih sedalam-dalamnya, mudah-mudahan meringanan beban warga,” kata Kusno di Balai Desa Kediri pada Kamis, 12 Februari 2026.
Dikatakan dia, desanya memang masih membutuhkan dukungan pembangunan dari sejumlah pihak, mulai dari infrastruktur jalan, jembatan, pengelolaan sampah, hingga jambanisasi,
“Masih banyak masalah yang perlu diselesaikan bersama-sama,” kata dia.
Melalui pembinaan dari Biro Umum Pemprov Jateng, kata dia, sejumlah masalah yang dialami warga telah diselesaikan. Namun, perhatian untuk desa tersebut tetap dibutuhkan, mengingat masih ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyatakan, setiap OPD di lingkungan pemerintahannya harus meneruskan program “Satu OPD, Satu Desa Dampingan”. Melalui program ini, masing-masing OPD akan melakukan pendampingan terhadap desa-desa yang ada di Jateng.
Taj Yasin menyampaikan, program desa dampingan telah dijalankan sejak lima tahun lalu, saat ia menjabat sebagai Wakil Gubernur di periode pertamanya. Hingga kini, program tersebut dinilai masih relevan dan efektif dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Program ini akan terus disesuaikan dengan visi misi kami maupun program tahunan,” kata Taj Yasin beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, program tahunan akan difokuskan secara bertahap, mulai dari infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, hingga pertumbuhan ekonomi.
“Kami akan mengarahkan, mengajak, serta melakukan evaluasi dan penyesuaian dalam program ‘Satu OPD, Satu Desa Dampingan’,” ucap Wagub.
Sebagai informasi, Program Desa Dampingan Pemprov Jateng melalui inisiatif “Satu OPD Satu Desa Dampingan” ini sudah sudah dilakukan sejak 2019 lalu. Selama 2019-2025, sebanyak 452 desa telah dilakukan pendampingan, mencakup perbaikan RTLH, sanitasi, serta pemberdayaan UMKM/desa ekspor.
Pada 2026 ini, Pemprov Jateng menergetkan melakukan pendampingan melalui program tersebut di 76 desa di 16 kabupaten. (ucl)
