Bawaslu Petakan Risiko Pilkada Sukoharjo pada Masa Pandemi

    26
    Rochmad Basuki, Komisioner Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Foto : Ade Ujianingsih/Jateng Pos

    JATENGPOS.CO.ID, SUKOHARJO – Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada berbagai negara dan wilayah untuk menentukan terus berlangsung atau tidaknya pemilu. Apapun pilihannya, pasti menuai kontroversi. Mencari keputusan yang tepat di antara kedua pilihan ini tidaklah mudah. Apakah pemenuhan kontrak sosial antara sebuah pemerintahan dengan rakyatnya perlu dilakukan dengan membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat? Atau apakah kekhawatiran akan memburuknya pandemi lebih penting daripada pertimbangan lainnya?

    “Data yang dikumpulkan dan diperbaharui secara rutin oleh International IDEA, seperti dapat ditemui pada laman webnya berjudul Global Overview of COVID-19: Impact on Elections menunjukkan bahwa, setidaknya terdapat 50 negara dan wilayah dihadapkan oleh kemungkinan menyebarnya virus dengan menyelenggarakan pemilihan di tengah pandemi – telah memutuskan untuk menunda pemilihan mereka. Namun, sebagian negara dan wilayah tetap menyelenggarakan pemilihan sesuai jadwal,” Kata Rochmad Basuki, Komisioner Bawaslu Sukoharjo, Jumat (19/6/2020).

    Dalam sistem demokrasi, status kesehatan di daerah-daerah penyelenggaraan pemilihan menjadi salah satu variabel penting. Kondisi fisik dan psikis masyarakat akan memengaruhi tingkat kehadiran mereka di forum kampanye atau di TPS. Demokrasi mengamanatkan kepentingan rakyat adalah yang utama dan karena itu kebijakan penyelenggaraan pemilihan dalam situasi darurat kesehatan mesti berorientasi pada kesehatan masyarakat.

    Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak sebagai mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah mesti menjamin setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih dan dipilih, dapat menggunakan hak tersebut secara konstitusional dengan tanpa dibebani kekhawatiran akan ancaman kesehatan.

    Pada tanggal 27 Mei 2020, Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP RI melaksanakan rapat kerja yang menghasilkan beberapa putusan penting, salah satunya adalah DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI menyetujui pilkada serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan memperhatikan protokol Kesehatan, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 serta berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi.

    Hal ini menjadi suatu perhatian yang sangat serius sebab jika Pilkada serentak tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang diperkirakan masa pandemik belum berakhir, sejumlah permasalahan akan muncul.

    Sebagai gambaran, pilkada serentak akan digelar di 270 daerah yang dengan jumlah pemilih berkisar 105 juta orang di 105.691 TPS,  Berdasarkan data Bawaslu tertanggal 25 Mei 2020 di 265 Kabupaten/Kota terdapat 3.511 orang yang positif Covid-19 dengan 985 orang meninggal dunia atau rerata 28 persen. Dari data tersebut, terdapat 71 Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan  yang wilayahnya ditetapkan sebagai wilayah PSBB ( Pembatasan Sosial Berskala Besar).

    “Kita tidak ingin berpolemik dengan masa pandemik Covid 19 dengan Pilkada serentak 9 Desember 2020, tetapi dari sisi penyelenggara tentu akan mencermati potensi permasalahan yang akan timbul, diantara risiko ancaman kesehatan terhadap masyarakat, peserta pemilihan dan tentu saja penyelenggara pemilihan. Degradasi kualitas penyelenggaran tahapan  pemilihan, dimulai pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, pendaftaran calon maupun kampanye dan pemungutan suara. Juga kendala anggaran pembiayaan pemilihan dan tingkat partisipasi pemilih,” imbuh Rochmad.

    Selain potensi kerawanan di tingkat penyelenggaraan, tentu harus dipetakan juga potensi pelanggaran pilkada yang diperkirakan akan banyak muncul dalam situasi pandemik seperti sekarang ini, hal- hal yang kemungkinan akan menjadi titik kerawanan pelanggaran pemilihan yang akan terjadi antara lain, meluasnya penyebaran kampanye jahat berupa hoaks atau ujaran kebencian karena tahapan pilkada beririsan dengan masa penanganan Covid-19. Mengingat selama ini isu kesehatan dan politik menjadi obyek yang sering dirasuki kontek hoaks.

    Mobilisasi dan pengerahan ASN atau birokrasi daerah untuk kerja-kerja pemenangan petahana yang akan mencalonkan lagi atau kerabatnya yang mencalonkan diri di Pilkada, di masa pandemik ini  dengan dalih penanganan Covid-19. Ada kemungkinan program pemerintah dikooptasi atau ditunggangi sebagai program petahana untuk kepentingan pencalonan dirinya atau keluarganya, dimana ASN atau birokrasi dipaksa terlibat atau melibatkan diri di dalamnya.

    Money politics atau politik uang semakin gencar. Kondisi dunia usaha yang belum stabil bahkan cenderung menurun terbukti dengan banyaknya PHK dan penghentian produksi tentu menjadi celah yang akan banyak dimanfaatkan oleh peserta pemilihan untuk memenangkan pemilihan. Dalam kondisi normal saja banyak praktek politik uang beredar di masyarakat, apalagi di masa pandemik saat banyak warga menderita.

    “Tentu kita semua berharap penyelenggaran Pilkada serentak 9 Desember 2020 tidak berdampak dengan menurunnya kualitas demokrasi Pilkada. Untuk mencapai hal tersebut paling tidak diperlukan kesadaran bersama seluruh elemen masyarakat. Kebijakan new normal yang akan diterapkan pemerintah tentu sebagai upaya untuk segera memulihkan semua sendi kehidupan masyarakat, oleh karena itu kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi wajib hukumnya sehingga pilkada serentak yang berkualitas dan berintegritas akan terwujud.” Tegasnya. (dea/bis/rit)