Beranda Ekonomi BPJAMSOSTEK Klaten Gelar Sharing Session

BPJAMSOSTEK Klaten Gelar Sharing Session

23
- SHARING SESSION- BPJAMSOSTEK Cabang Klaten mengadakan sharing session perlindungan bagi petugas sosial keagamaan se-Kabupaten Boyolali pada Kamis (22/10/2020), di rumah makan De Aroma Resto Boyolali. FOTO : IST/ANING KARINDRA/JATENG POS

*Bagi Petugas Sosial Keagaamaan Boyolali

 

KLATEN- Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada hakekatnya merupakan bagian dari pembangunan Nasional khususnya dibidang ketenagakerjaan. Pembangunan Nasional yang telah menciptakan lapangan kerja dan memperluas kesempatan kerja, juga memberikan perlindungan bagi tenaga kerja diberbagai bidang dan lapangan kerja. Terlebih dalam keprihatinan karena kondisi darurat pandemi Covid-19, perlindungan hak-hak jaminan sosial pekerja tetap harus menjadi perhatian kita bersama.

Oleh karena itu, dalam rangka menjangkau upaya perlindungan tenaga kerja yang lebih luas khususnya dalam memberikan kepastian adanya jaminan terhadap resiko sosial bagi setiap tenaga kerja berupa : Kecelakaan Kerja, Kematian, Hari Tua dan Pensiun, maka program BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 memberikan peluang terhadap terlaksananya perlindungan tersebut.

Mengimplementasikan aturan tersebut, BPJAMSOSTEK Cabang Klaten mengadakan sharing session perlindungan bagi petugas sosial keagamaan se-Kabupaten Boyolali pada Kamis (22/10/2020), di rumah makan De Aroma Resto Boyolali. Acara dibuka Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Klaten, Khomsan Hidayat, didampingi Ariya Dwi Rendra, selaku Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Boyolali.

“Sosialisasi ini bertujuan agar para tokoh dan pemuka agama mendapatkan informasi mengenai hak-hak setiap umat yang bekerja,” kata Khomsan.

Khomsan menyampaikan, bagi siapa saja tenaga kerja yang bekerja di sarana-sarana ibadah, baik gereja, masjid, pura dan tempat ibadah lainnya berhak untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pengurus wajib memberikan perlindungan sosial bagi para pekerja bukan penerima upah tersebut.

“Hal inilah yang hampir terlupakan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada para pekerja di sarana ibadah. Kita tidak menyadari akan hadirnya BPJS Ketenagakerjaan yang dapat melindungi seluruh pekerja,” tuturnya.

Hadir di tengah acara, Sekretaris Daerah Boyolali, Masruri, Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja, Syawaludin, Kasi Bimas Islam Kemenag Boyolali, Tukirin, dan Kepala Seksi Syaker PP dan Perlindungan Jamsos Diskopnaker, Dadut.

Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Boyolali, Masruri menyampaikan program BPJS Ketenagakerjaan ini adalah program pemerintah dan wajib hukumnya dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Badan Hukumnya diatur oleh pemerintah. Dengan banyaknya aturan yang ditertibkan pemerintah, masyarakat tidak perlu ragu untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Melalui lembaga inilah para tenaga kerja informal mendapatkan jaminan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan pensiun,” ujar Masruri.

Namun, lanjut Masruri, sampai saat ini masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerja untuk menjadi peserta BPJS.

“Mereka enggan, padahal kewajiban untuk menjadi peserta ini sudah disosialisasikan pemerintah. Dilaporkan, banyak kejadian kecelakan kerja yang berujung pada kematian. Ketika tenaga kerja meninggal, keluarga pun tidak mendapatkan kompensasi dan perusahaan tidak bertanggung jawab. Itu karena tidak masuk dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan yang tidak masuk dalam kepesertaan, dianggap mengabaikan aturan hukum dan yang bandel harus ditindak tegas,” pungkasnya.

Sementara, dengan diadakannya sharing session ini BPJS Ketenagakerjaan turut hadir dalam rangka memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja, pengusaha dan negara serta memberikan edukasi kepada petugas sosial keagamaan se-Kabupaten Boyolali.(aln)