JATENGPOS.CO.ID, PEKALONGAN – Menjelang berlakunya larangan mudik, jumlah pemudik yang sudah masuk ke Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, hingga kemarin mencapai 7.000 orang. Bupati Pekalongan mengaku sangat khawatir terkait kondisi tersebut.
“Hal yang paling esensial adalah aman dari COVID-19. Kita sangat khawatir karena angka pemudik sudah cukup tinggi, per hari ini di angka mencapai 7 ribu lebih,” kata Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, kepada wartawan usai mengikuti apel gelar pasukan Operasi Ketupat Candi 2021 di Polres Kajen, Rabu (5/5).
Dari data yang dia terima jumlah pemudik yang sudah masuk hari ini mencapai 7.784 orang. Para pemudik tersebut tersebar di 19 kecamatan Kabupaten Pekalongan.
Pemudik terbanyak ada di Kecamatan Kandangserang mencapai 1.020 orang dan di Kecamatan Paninggaran dengan 889 orang pemudik. Para pemudik itu, kata Asip berasal dari kawasan Jabodetabek.
“Dari tujuh ribu pemudik, satu pemudik dinyatakan positif dari hasil tes antigen. Saat ini, masih menjalani isolasi mandiri dengan pengawasan yang ketat,” kata Asip.
“Oleh karena itu, desa yang menerapkan PPKM, juga perlu diperketat. Sudah saya perintahkan dari camat hingga kepala desa, agar menelisik kembali potensi para pemudik yang baru datang dari luar kota supaya tidak menimbulkan klaster baru yaitu klaster pemudik,” urai dia.
Asip mengatakan setiap pemudik akan dites antigen sehingga peran aparat desa dan Jogo Tonggo menjadi penting.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolres Pekalongan, AKBP Darno, menjelaskan terkait penyekatan mudik.
“Jadi nanti dengan adanya kegiatan penyekatan atau pengecekan terhadap para pemudik yang ada ini tentunya akan membutuhkan banyak personel, termasuk stakeholder yang lain yang akan kita laksanakan seperti contohnya cek antigen dan lain sebagainya,” paparnya.
Darno menyampaikan ada empat pos pengamanan Lebaran yakni di Siwalan, IBC, Tugu Nol dan Kedungwuni. Sedangkan sebagai alternatif seandainya exit Tol Bojong dibuka, maka akan ada pospam di lokasi itu.
“Kita turunkan sekitar 320 personel, yang nanti juga akan dibantu dari TNI, Brimob dan stakeholder lain seperti dinas perhubungan, satpol PP dan Dinkes termasuk BPBD,” kata Darno.(akh/dtc/udi)
