Buruh dan Pengusaha Sukoharjo Tolak Tapera, Minta DPRD Fasilitasi Bertemu Moeldoko

BP TAPERA.

JATENGPOS. CO. ID, SUKOHARJO – Perwakilan buruh dan pengusaha di Sukoharjo dengan tegas menolak Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang baru saja digulirkan pemerintah melalui pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Penolakan itu terungkap dalam pertemuan audiensi dengan Komisi IV DPRD Sukoharjo, Rabu (5/6/2024), yang diikuti perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Forum Peduli Buruh (FPB), dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Sukoharjo.

Dalam audiensi itu, Edi perwakilan dari SPN Sukoharjo menyampaikan permohonannya kepada DPRD jika memungkinkan dapat memfasilitasi ke Jakarta untuk bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko.

“Kami minta difasilitasi untuk bertemu dengan bapak Moeldoko. Tujuannya untuk menyampaikan penolakan pemberlakuan Tapera.” Ungka Edi.

Dalam audiensi itu, APINDO mempertanyakan apa manfaat dari program Tapera yang termuat dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 atas perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 itu.

“Ada kekhawatiran dari pengusaha dan pekerja karena PP 21 tersebut sudah diundangkan maka tidak dapat dirubah. Kami menyarankan untuk optimalisasi program layanan tambahan BP Jamsostek,” kata Ketua APINDO Sukoharjo Yunus Ariyanto.

Menanggapi keluhan buruh dan Pengusahaan, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo, Agus Sumantri menyampaikan, bahwa tentang keberatan buruh dan perwakilan pengusaha atas Tapera, pihaknya akan bertindak sebagai jembatan untuk menyampaikan ke pimpinan DPR di tingkat pusat.

“Tapera akan diberlakukan pada 2027, menurut kami terlalu dini untuk dilakukan pembahasan, karena berlakunya masih lama belum ada sosialisasi. Namun, memang diperlukan sikap dari para buruh menanggapi Tapera itu. Pada prinsipnya mereka keberatan,” ungkap Agus.

Diketahui iuran Program Tapera berkisar di angka 3% Dimana 2,5% menjadi tanggungan pekerja sementara sisanya, 0,5% dibayarkan perusahaan tempatnya bekerja.

Kebijakan Tapera dinilai kurang rasional. Karena jika dihitung secara sistematis hasil akumulasi dari iuran bulanan ini tidak akan mencukupi untuk membeli rumah. Bahkan hingga pekerja itu pensiun sekalipun.

Sebagai informasi PP Tapera sendiri merupakan turunan dari UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. PP ini meminta masyarakat untuk membayar iuran sebesar 3% dari gaji bulanan. (dea/jan)