Caleg di Kudus Divonis Tiga Bulan Penjara

SIDANG : Suasana sidang tindak pidana Pemilu 2024 di ruang Garuda PN Kudus, yang dipimpin Ketua Wiyanto serta Hakim Aggota Rudi Hartoyo dan Dewantoro, Senin sore. Foto:burhan/jatengpos

JATENGPOS. CO. ID, KUDUS-Seorang calon legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Kudus Dapil Kaliwungu-Gebog, Mualim, divonis penjara tiga bulan dan diminta membayar denda sebesar Rp 10 juta. Sanksi itu menyusul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

‘’Sidang sudah selesai digelar dengan masa persidangan tujuh kerja,’’ ungkap Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1B Kudus, Senin (1/4) sore.

Rudi mengungkapkan, sebelumnya telah dilakukan sidang sebanyak lima kali yang dipimpin oleh Hakim Ketua Wiyanto serta Hakim Aggota Rudi Hartoyo dan Dewantoro, di ruang sidang Garudan Pengadilan Negeri Kelas 1B Kudus.

Sidang nomor perkara 29/Pid.Sus/2024/PN Kds itu, kali pertama di gelar pada Jumat (22/3) dengan agenda pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan dakwaan dan pemeriksaan saksi serta terdakwa.
Kemudian dilanjutkan sidang pembacaan tuntutan yang digelar dua kali pada 25-26 Maret 2024. Lalu sidang pembacaan putusan digelar pada Kamis (28/3), namun terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

‘’Sehingga sidang tersebut kembali digelar pada Senin (1/4),’’ jelasnya.

Kata Rudi, dalam sidang pembacaan putusan, Hakim Ketua Wiyanto menyatakan terdakwa Mualim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘’dengan sengaja menjanjikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung”.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tiga bulan dan pidana denda sejumlah Rp 10.000.000, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama satu bulan.

Menetapkan agar pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama satu tahun habis.

Masih kata Rudi, dalam sidang juga menetapkan barang bukti tiga
lembar hasil cetak foto Alat Peraga Kampanye (APK) milik Mualim yang berupa spanduk, reklame dalam bentuk banner dan reklame dalam bentuk baliho. Serta satu pamflet dan tiga lembar kupon.

‘’Selain itu beberapa barang bukti lain yang telah ditunjukkan di persidangan. Dan biaya perkara juga dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,’’ kata Rudi.

Menanggapi putusan tersebut, Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan mengatakan putusan tersebut dapat dijadikan contoh, agar kedepannya tidak ada lagi kasus pidana pemilu di Kabupaten Kudus. Baik dikarenakan ketidakpahaman aturan peserta pemilu, maupun karena hal-hal yang lain.

‘’Kasus pidana pemilu di Kudus ini, merupakan kasus pertama kali yang terjadi selama pelaksanaan tahapan pemilu 2024,’’ jelasnya. (han/rit)