JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG– Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengandeng Badan Intelijen Negara (BIN), serta Ketua Tim Antiradikalisme Undip, Muhammad Adnan, untuk menangkal penyebaran paham radikalisme, terutama di kampus atau perguruan tinggi. Adapun salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan mengajak diskusi para mahasiswa.
“Ini fakta dan senyatanya ada paham radikalisme di tengah masyarakat termasuk di kampus. Setelah ada, maka harus dilakukan upaya preventif, persuasif, dan akademis. Oleh karena itu, dilakukan acara ini,” kata Wakil Ketua DPD RI, Akhmad Muqowam, seusai acara diskusi dengan tema ‘Membedah Paham Radikalisme di Perguruan Tinggi – Penyebab dan Pencegahannya’, di Fisip Undip Semarang, Kamis (26/9).
Muqowam mengakui, kampus harus memiliki upaya membentengi mahasiswanya dari penyebaran paham radikalisme. Apalagi, sebenarnya penyebarannya tidak selalu ada di area kampus, namun karena oknum, menjadikan nama baik kampus menjadi tercemar.
“Sebenarnya kampus hanya jadi locus tuduhan, karena sebenarnya penyebaran paham radikalisme bisa dari luar kampus. Karena itu, kampus harus menjawab bahwa paham radikalisme bukan diperoleh dari kampus,” ujar Muqowam.
Rektor Undip, Yos Johan Utama menambahkan, Undip telah membentuk Tim Antiradikalisme, sebagai upaya untuk membentengi mahasiswanya dari penyebaran paham radikalisme. Selain itu, pihaknya juga selalu mengingatkan kepada seluruh mahasiswa agar berhati-hati.
“Paham radikalisme itu halus laksana sutra dan manis laksana gula. Mereka yang terpapar paham radikalisme justru anak-anak yang pintar yang tengah mencari jati diri. Jadi jangan sampai gadaikan karena ingin mencari pagung,” imbuh Yos Johan.
Juru Bicara BIN, Wawan Hari Purwanto menjelaskan, cara mudah agar tidak terpapar paham radikalisme di antaranya harus selalu melakukan cek atau klarifikasi terhadap informasi yang diterimanya, serta harus memahami agama secara komprehensif.
“Sekarang banyak ajaran radikal lewat media sosial dan dengan cara online. Hati-hati jika ada ajakan lewat online. Karena itu harus selalu klarifikasi terlebih dulu informasi yang didapat dan harus tahu sebab-sebab turunnya ayat agar tidak keliru,” jelas Wawan.
Sementara, dari pihak kampus harus selalu memastikan seluruh gedung dan bangunan kampus dimanfaatkan sesuai fungsinya. Jangan sampai kampus dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak jelas.
“Jangan sampai terulang pembaiatan 1.000 anggota ISIS dilakukan di kampus,” tegasnya.
Wawan mengatakan, melalui diskusi bisa menjadi salah satu cara untuk literasi publik, baik itu di media sosial maupun tatap muka langsung dengan semua pihak terkait. Adapun pemerintah, ormas, tokoh agama pun memiliki kewajiban bersama untuk melakukan literasi tersebut.
Muhammad Adnan menambahkan, jika seluruh dosen bisa mengajarkan agama sekaligus Pancasila meskipun hanya 10 persen dari substansi mata kuliah yang diajarkan, maka paham radikalisme bisa dicegah.(aln/bis)
