China International Law Violations ; Upaya Pembuktian Kejahatan Kemanusiaan Pemerintah Tiongkok

Patrick Poon, Advokad Independen untuk Hak Asasi Manusia

Sederet kasus kejahatan kemanusiaan yang melibatkan Pemerintah Tiongkok akan digelar di Stadspaleis, Den Haag, Belanda pada 8 Juli – 12 Juli 2024 mendatang. Pengadilan Rakyat bertajuk China International Law Violations – Tribunal & Experts Panel ini adalah upaya alternatif mendobrak kebuntuan hukum dalam kasus kejahatan kemanusiaan. Tuduhan terhadap Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat Tiongkok atas kejahatan agresi di Taiwan, Tibet  dan Uyghur akan mendapatkan perhatian lebih dalam acara ini. Advokad Independen untuk Hak Asasi Manusia, Patrick Poon akan hadir sebagai salah satu pembicara dalam acara ini. Berikut hasil wawancara dengan Patrick Poon dengan Jatengpos.co.id

 

Bagaimana pendapat Anda atas pelaksanaan China International Law Violations – Tribunal & Experts Panel di ZZIIN Stadspaleis, Den Haag dalam waktu dekat?

Saya akan memulai dari bagaimana kita memahami pengaruh transnasional Tiongkok, khususnya di negara-negara Asia, khususnya negara-negara Asia Tenggara. Tentu saja mereka ingin melakukan kontrol yang lebih besar karena kawasan ini juga menjadi perhatian besar negara-negara barat yang kuat seperti Amerika. Selalu ada kekuatan politik yang berebut pengaruh di kawasan.

Nilai-nilai apa saja yang perlu kita tanyakan? Tentu saja ini bukan hanya tentang uang, karena jika ini hanya tentang uang, maka siapa pun dapat memberi lebih banyak uang dan sudah mempengaruhi keseluruhan situasi. Namun seperti yang Anda lihat, misalnya di Asia Tenggara, meski belum sempurna, namun masih cukup banyak negara yang sudah menganut sistem demokrasi. Jadi seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, kalian semua adalah negara demokrasi.

Juga, tentu saja, beberapa masalah dengan berbagai struktur. Tapi Anda bisa lihat di Tiongkok, tidak ada demokrasi, hanya ada satu aturan partai selamanya.

Dan mereka berusaha mempengaruhi mentalitas semua orang mengenai cara kita berpikir tentang pembangunan ekonomi, cara kita berpikir tentang pembangunan keuangan tanpa mempertimbangkan landasan politik apa pun. Maksud saya, bagi kita, kita perlu berhati-hati mengenai bagaimana pemerintah Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok (PKT), mencoba membentuk mentalitas pembangunan kita. Jadi, pada dasarnya penting bagi kita untuk memikirkan nilai-nilai seperti apa yang ingin kita junjung.

Itu akan menjadi kunci dalam diskusi yang nanti akan berlangsung. Tanpa diskusi seperti itu, kita tidak akan membicarakan sistem nilai apa pun. Kami tidak hanya berbicara tentang siapa yang dapat memberi Anda lebih banyak uang, tidak demikian. Kami punya banyak pertimbangan lain.

Anda sebenarnya bisa melihat perkembangan ekonomi Tiongkok, faktanya benar-benar menurun. Mereka tidak mau mengakuinya, tapi keadaannya benar-benar menurun. Namun bagi negara demokrasi, seperti Taiwan, misalnya kinerja perekonomiannya sangat baik.

Negara demokrasi itu mereka melakukannya dengan sangat baik secara ekonomi, pasar saham mereka dan sektor lain sangat optimis. Meskipun ada masalah mengenai politik partai, namun mereka memiliki demokrasi selama beberapa dekade.

Prinsipnya juga mereka tidak mempunyai masalah serius mengenai pelanggaran HAM. Dan tentunya ada beberapa masalah yang perlu diperbaiki. Namun dengan demokrasi, Anda memiliki mekanisme untuk mengubah masyarakat dan Anda memiliki mekanisme untuk memperbaikinya.

Namun di Tiongkok, tidak ada cara untuk memperbaikinya. Lantas apakah sistem nilai seperti ini yang ingin diterima oleh masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara? Jadi itu akan menjadi pertanyaan terbesar yang ingin saya tanyakan.

Sebagai salah satu key speakers dalam acara tersebut apa saja yang akan Anda sampaikan?

Pesan saya sangat sederhana dan jelas, apa yang kita pahami tentang Hak Asasi Manusia? Bagaimana kami memahami nilai-nilai demokrasi? Bagaimana kita ingin menjaga pemahaman kita tentang nilai-nilai universal? Karena ketika kita berbicara tentang demokrasi dan Hak Asasi Manusia, kita tidak berbicara tentang makna atau definisi tertentu yang hanya ditentukan oleh rezim tertentu saja. Namun ini tentang bagaimana komunitas internasional selama bertahun-tahun mendefinisikan apa arti demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Ini semua tentang universalitas, jadi betapa sebenarnya kita ingin menekankan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan demokrasi dari sudut pandang universal.Tepatnya, itulah poin yang Anda miliki seperti berbagai mekanisme dan organisasi internasional seperti PBB, APEC dan lainnya.

ASEAN juga, jika Anda tidak memiliki nilai-nilai universal, mengapa kita masih memiliki badan-badan internasional seperti itu? Kita bisa saja seperti, seperti badan Indonesia, Filipina, China. Namun jika kita tidak memiliki pemahaman yang sama, kita bahkan tidak perlu memikirkan tentang organisasi gabungan dan organisasi internasional.

Jadi kalau kita punya organisasi internasional seperti PBB, APEC dan ASEAN, maka kita harus menanyakan pertanyaan mendasar, mengapa kita ingin bersatu? Dan apa gunanya bersatu jika kita tidak berpegang pada nilai-nilai yang sama? Jika kita hanya mementingkan nilai-nilai individu atau nilai-nilai suatu negara tertentu, maka tidak ada gunanya kerjasama karena semua hanya membicarakan nilai-nilainya masing-masing. Dan tidak ada gunanya bagi kita untuk menemukan ciri-ciri umum, landasan bersama untuk bekerja sama. Jika kita ingin bekerja sama, maka kita perlu menemukan titik temu, bagaimana kita bisa bekerja sama.

Kita semua memiliki nilai-nilai universal dan Tiongkok tidak pernah menyangkal semua nilai-nilai universal ini, mereka hanya tidak mempraktikkannya. Jika mereka tidak setuju, dan jika mereka menganggap nilai-nilai ini tidak penting, mengapa mereka bergabung dengan semua badan PBB? Mengapa mereka menandatangani ICCPR, namun mereka menandatanganinya namun tetap tidak meratifikasinya? Jadi itulah kontradiksi dari mereka.

Banyak badan lain seperti Komite Menentang Penyiksaan, misalnya, mereka juga menandatangani dan meratifikasinya. Artinya mereka setuju dengan nilai-nilai tersebut. Jadi mereka menandatangani perjanjian internasional, dan mereka juga memasukkannya ke dalam hukum domestik mereka.

Jadi tidak ada alasan sama sekali jika mereka tidak mengikuti perjanjian internasional tersebut, jika mereka sudah membuat komitmen. Jadi pertanyaan saya adalah, bagaimana Tiongkok dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar serius dalam membuat komitmen tersebut? Ini rumit. Seperti apa yang Anda katakan, mereka memiliki nilai yang sama, tetapi sebenarnya mereka memiliki sisi yang beda.

Apakah ada materi khusus yang akan Anda sampaikan?

Ada pesan khusus yang sebenarnya ingin saya sampaikan dalam acara tersebut. Kmi juga akan  mengajak semua orang untuk memikirkan hal ini. Saat ini kita telah melihat begitu banyak konflik.

Seperti sekarang, juga masih dalam perang Ukraina yang dimulai oleh Rusia. Dan juga, seperti di Israel, dan juga di Jalur Gaza, semua adalah konflik. Bagaimana kita memulai semua konflik ini? Hal ini bukan karena tidak menghormati nilai-nilai yang diakui secara internasional. Jika negara-negara tersebut terlibat, mereka mengakui nilai-nilai yang diakui secara internasional, mereka bahkan tidak akan memulai konflik-konflik tersebut. Karena itu memang bisa dilakukan melalui diplomasi, bisa dilakukan melalui Hak Asasi Manusia dan juga negosiasi diplomatik. Tapi mereka tidak melakukan itu, hanya karena apa? Itu karena kepentingan tertentu.

Mereka hanya mementingkan kepentingan sepihak. Jadi itulah pesan saya kepada semua orang. Bagaimana pendapat Anda tentang konflik? Bagaimana pendapat Anda tentang kurangnya demokrasi? Ini semua tentang minat dan niat.

Rezim otoriter, mengapa mereka selalu menjadi diktator di negaranya? Karena mereka hanya ingin mempertahankan kekuasaan yang sudah mereka duduki selama berabad-abad. Dan tidak ada tanda-tanda mereka ingin memberikan kekuasaan kepada rakyat, seperti yang selalu mereka klaim.

Jika mereka ingin memberikan kekuasaan kepada rakyat, lakukan saja Pemilu. Mengapa mereka terus bersikeras bahwa ini bukan gaya demokrasi mereka? Mereka selalu menekankan, itu bukan gaya demokrasi kita, bukan gaya pemahaman kita terhadap Hak Asasi Manusia. Mengapa mereka begitu istimewa? Mengapa semua orang bisa sepakat atas dasar kesamaan, dan nilai-nilai kesepakatan yang kami yakini akan menjadi dasar bagi semua orang? Jadi itulah pesan yang ingin saya pertanyakan.

Jangan beri tahu kami lagi, negara tertentu mana pun akan istimewa. Setiap orang tentu saja istimewa, namun selalu ada titik temu bagi kita untuk hidup bersama di dunia ini. Jadi mengapa orang-orang tertentu berpikir mereka bisa mengambil keputusan untuk orang lain? Sebenarnya sangat bermasalah bagi mereka untuk membuat klaim “konyol” itu.

Kita punya sistem sendiri, punya nilai sendiri, dan mereka tidak menghormati nilai orang lain, yang merupakan nilai universal. Betul betul betul. Jadi itu sulit.

Negara mana saja yang akan memberikan dukungan dalam Pengadilan Rakyat yang lebih spesifik menyoroti keterlibatan Tiongkok dalam kasus kemanusiaan di Taiwan dan Uyghur ini?

Taiwan, Taiwan akan menjadi kuncinya, karena tentu saja Tiongkok selalu ingin mengklaim isu kedaulatan, soal Taiwan. Jadi itu akan menjadi fokusnya.

Seperti yang Anda lihat, beberapa negara Tiongkok masih mengklaim hal tersebut, seperti klaim Duta Besar Tiongkok untuk Prancis baru-baru ini bahwa perang saudara di Tiongkok belum berakhir. Klaim ini sangat menggelikan, karena Taiwan telah menjadi negara berdaulat selama beberapa dekade, dan mereka telah memiliki sejumlah presiden yang dipilih secara demokratis oleh rakyat Taiwan. Bagaimana mereka masih bisa mengklaim kedaulatan atas Taiwan? Saya pikir itu adalah sesuatu yang perlu kita pertanyakan kepada mereka.

Rakyat Taiwan harus menentukan nasib dan sistem mereka sendiri. Seharusnya Pemerintah Tiongkok tidak selalu membuat keributan besar dengan mengklaim bahwa mereka mempunyai hak untuk menduduki wilayah Taiwan. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum internasional dan juga bertentangan dengan akal sehat.

Bagaimana kita memahami suatu tempat yang masyarakatnya sudah memilih begitu banyak presiden oleh rakyatnya sendiri, masih bisa diklaim oleh rezim otoriter adidaya, yang mengklaim bahwa merekalah yang menguasai wilayah tersebut. Jadi hal ini benar-benar tidak dapat dipahami dalam hukum internasional. Jadi menurut saya Taiwan harus menjadi negara utama untuk berdiskusi.

Dan tentu saja, bagi negara-negara lain di kawasan ini, inisiatif One Belt One Road mungkin masih menjadi isu. Saya rasa masyarakat masih ingin mempertanyakan bagaimana Tiongkok masih menggunakan inisiatif tersebut untuk mengancam negara-negara di kawasan. Bagaimana inisiatif khusus yang diprakarsai oleh Xi Jinping lebih dari 10 tahun yang lalu, masih berusaha mempengaruhi seluruh negara Asia Tenggara.

Namun kita dapat melihat bahwa kebijakan tersebut telah ditentang oleh berbagai negara karena kita tidak melihat adanya keuntungan ekonomi yang efektif bagi negara-negara yang bersangkutan. Dan tampaknya hal ini juga berdampak pada kehidupan banyak orang di wilayah ini karena kampanye Pemerintah Tiongkok yang gagal. Kecuali kita dapat menemukan kasus atau bukti apa pun yang membuktikan bahwa apa yang disebut inisiatif One Belt One Road ini membantu semua negara di kawasan ini.

Kalau tidak, itu bukan kerja sama, tapi eksploitasi oleh negara Tiongkok. Saya rasa negara mana pun di kawasan ini tidak boleh menerima hal itu. Jadi menurut saya ini adalah dua permasalahan utama yang harus dibahas.

Apa pendapat Anda tentang Uyghur, yang berada dalam krisis kemanusiaan saat ini?

Uyghur akan menjadi masalah penting lainnya yang harus kita potret dalam acara ini. Populasi mayoritas Muslim di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang, mereka telah dianiaya dalam jangka waktu yang lama. Dan selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Tiongkok berusaha menyebarkan propaganda yang mengatakan bahwa tidak ada kubu politik seperti itu di sana.

Dan mereka juga mencoba mengatur cukup banyak perjalanan untuk mengatur diplomat asing atau pemimpin negara lainnya mengunjungi wilayah tersebut untuk mencoba menyampaikan pesan “Tidak, media Barat mengarang cerita tersebut, mereka mengarang cerita, Tidak ada kamp seperti itu di Xinjiang ”

Namun semua orang yang kami ajak bicara, atau mereka yang menghubungi media, memberikan pernyataan yang sangat tegas. Jika pemerintah Tiongkok mengatakan tidak ada kamp seperti itu, di manakah anggota keluarga saya? Dimana sanak saudaraku? Mereka tidak dapat menjelaskannya karena orang-orang ini sedang ditahan.

Jika mereka tidak ditahan, bagaimana bisa ada begitu banyak orang di seluruh dunia, Uyghur, Kazakh, dan banyak lainnya yang berasal dari wilayah tersebut? Mereka belum dapat berkomunikasi dengan kerabat mereka di wilayah tersebut. Satu-satunya jawaban yang mungkin adalah semua orang ini dipenjara. Tidak ada penjelasan lain yang masuk akal jika pemerintah Tiongkok berkata, tidak, kami hanya memberi mereka pelatihan.

Pelatihan seperti apa? Indoktrinasi? Apakah itu sesuatu yang kamu pikirkan? Cuci otak akan menjadi semacam pelatihan, hanya memberitahu mereka bahwa Anda harus melupakan budaya Anda dan hanya menerima budaya Han Tiongkok. Apakah itu dianggap sebagai pelatihan? Saya pikir ini akan menjadi pertanyaan yang sangat penting mengenai bagaimana Pemerintah Tiongkok menangani masalah etnis dan juga akan menjadi sorotan lainnya.

Diantara kasus yang melibatkan China terhadap kejahatan kemuniasaan di Mongolia, Hong Kong, Uyghur Xinjiang, Tibet dan Taiwan apakah semua akan datang menghadirkan kesaksian?

Saya kira demikian. Saya pikir poin umum yang kami sampaikan adalah bagaimana kami mengatasi rezim otoriter yang begitu kuat, padahal sebenarnya kami berusaha keras untuk melestarikan budaya kami sendiri.

Jadi berbagai etnis yang baru saja Anda bicarakan, kita semua memiliki budaya yang sangat berbeda. Jadi kita tidak bisa hanya mengklaim berada di bawah satu budaya yang bersatu, yaitu bahasa Mandarin. Bagaimana Anda bisa mendefinisikan bahasa Mandarin dalam arti sempit? Maksud saya, sepertinya tidak menguntungkan bagi identitas budaya jika kita hanya bisa menerima apa yang dikatakan Pemerintah Tiongkok.

Karena bagi orang Kazakh, Uyghur, Hong Kong, Tibet, kami melihat banyak perbedaan dalam budaya kami. Bagaimana kita bisa bersama-sama, itu tidak masuk akal sama sekali bahasa kami berbeda. Gaya hidup kita berbeda. Anda tahu, pandangan dunia kita juga sangat berbeda dan agama kita, budaya kita semuanya sangat berbeda.

Jadi kita tidak bisa dengan mudahnya, secara sepihak menyebut diri kita sebagai orang Cina. Itu tidak masuk akal sama sekali, jadi ini adalah hal yang perlu kita atasi juga.

Menurut Anda topik manakah (Mongolia, Hong Kong, Uyghur Xinjiang, Tibet dan Taiwan) yang lebih penting dan dihargai oleh Pengadilan?

Saya pikir bagi pengadilan, semua masalah ini akan menjadi penting. Karena setiap orang juga akan memikirkan bagaimana cara mengatasi masalah sindrom budak anak. Jadi menurut saya, saya tidak dapat mengatakan bahwa isu-isu ini akan menjadi masalah, salah satu dari isu-isu tersebut akan lebih penting daripada isu-isu lainnya.

Namun semua hal tersebut sangat penting karena setiap etnis, setiap permasalahan, mereka berhak. Anda tahu, kita semua berhak mendapatkan perhatian khusus dan dunia juga harus benar-benar melihat bagaimana kita menghadapi negara yang begitu kuat ketika mereka mencoba mempengaruhi begitu banyak orang dengan latar belakang budaya, budaya, dan identitas yang berbeda. Ada sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk melihat setiap permasalahan yang ada di masyarakat Uyghur.

Topik manakah yang paling berdampak untuk dapat memanyeret Pemerintah China dalam kasus ini?

Saya pikir semua persoalan saling berkaitan. Jadi untuk isu tertentu, saya pikir masih ada kemungkinan yang bisa saya katakan, kita tentu saja bisa mencoba isu yang tidak terlalu sulit terlebih dahulu, tapi bukan berarti isu lainnya tidak penting karena semuanya sangat penting.

Saya hanya memikirkan, Anda tahu, sudut pandang tentang bagaimana kita dapat mencoba membuatnya lebih efektif untuk mempengaruhi Tiongkok. Saya rasa saya akan berargumentasi bahwa kita mencoba mempengaruhi Tiongkok melalui kasus Hong Kong terlebih dahulu. Bagi Hong Kong, kita masih bisa melihat masyarakat yang, sekarang masih berada di bawah kendali Tiongkok, namun kita masih punya banyak kebebasan.

Tentu saja banyak yang mengikis kebebasan, namun masih banyak perhatian dari dunia internasional dan juga banyak dunia usaha, walaupun mereka mencoba untuk keluar dari negara tersebut, namun masih cukup banyak perusahaan internasional dan badan internasional, mereka masih berada di wilayah tersebut yakni di Hong Kong. Jadi masih ada kemungkinan bahwa kita dapat mencoba, untuk segera menekan perhatian Pemerintah Hong Kong, karena mereka juga putus asa untuk mendapatkan investasi asing dan sekarang mereka kehilangan investasi tersebut karena kehilangan status internasional. Jadi, jika komunitas internasional dapat memberikan peringatan yang cukup kepada otoritas Hong Kong, jika Anda tidak melakukan apa pun untuk kembali normal, cobalah untuk kembali ke situasi di Hong Kong, seperti sebelum penerapan Undang-Undang Kemanan Nasional (NSL), ketika Undang-Undang Keamanan Nasional diberlakukan, maka hal tersebut akan berdampak buruk pada situasi di Hong Kong. Situasi di Hong Kong akan semakin memburuk, dan hal ini tidak baik bagi Hong Kong maupun Tiongkok, dan juga tidak baik bagi semua orang.

Jadi menurut saya, mungkin kasus Hong Kong akan lebih mendesak dan lebih mungkin untuk segera dilakukan perubahan.

Khusus untuk kasus Uyghur yang memang lebih popular dibanding yang lain, siapakah yang akan hadir sebagai penggugat?

Tidak, maksud saya, seperti yang saya katakan tadi, tentu saja isu-isu seperti Uighur akan sangat penting dan sebenarnya juga akan mendapat banyak perhatian. Tapi ini juga merupakan isu yang sangat kritis, tapi selama bertahun-tahun, ini semua tentang bagaimana Tiongkok, memainkan definisi terorisme, sistem perpecahan, bukan hanya tentang bagaimana kita memahami identitas budaya Uyghur. Jadi, ada banyak hal yang perlu diungkap oleh komunitas internasional.

Contohnya saja, kejadian di Vietnam pada tahun 2009, padahal sebenarnya mereka diserang, terjadi di stasiun yang sama pada tahun 2009. Jadi hal ini sebenarnya menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kita mendefinisikan tindakan kekerasan dan non-kekerasan, dan bagaimana kita memahaminya. Dan itu akan menjadi persoalan yang cukup rumit.

Namun bagi Hong Kong, ceritanya berbeda. Bentrokan di tahun 2019 tentunya juga menjadi hal yang perlu kita atasi, bagaimana kita memahaminya seperti tindakan yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa di tahun 2019. Mereka beringas, menyerang polisi sambil melawan polisi, polisi sangat brutal, polisi seperti menggunakan kekuatan berlebihan terhadap pengunjuk rasa.

Tapi kita masih bisa berargumentasi karena jika pemerintah dan juga polisi menerapkan kekerasan yang berlebihan untuk membubarkan para pengunjuk rasa, hal itu malah berujung pada rasa frustasi di kalangan pengunjuk rasa yang berakhir dengan kekerasan dan perlawanan. Jadi, itulah cara kita bisa membantah kasus Hong Kong karena polisi menerapkan kekuatan berlebihan yang membuat masyarakat merasa sangat frustrasi sehingga mereka tidak punya pilihan selain melakukan perlawanan yang lebih kuat. Untuk kasus yang lebih lemah, sebenarnya cukup sulit bagi kami mendapatkan bukti untuk melakukan penyidikan.

Apa yang bisa kita tanyakan pada kasus yang lebih lemah adalah di manakah orang-orang itu? Mengapa mereka masih ditahan padahal sebenarnya sebagian besar lho yang ditahan adalah perempuan, ulama dan kemudian juga orang-orang yang sangat damai. Mengapa orang-orang itu masih ditahan? Jadi itulah pertanyaan yang bisa kita tanyakan pada kasus yang lebih lemah. Masih ada beberapa kasus yang sulit kita lihat bagaimana mendefinisikannya, perlawanan yang dilakukan masyarakat.

Jadi menurut saya ini sangat rumit. Menurut saya ini sangat rumit. Tapi tentu saja, ini jelas merupakan isu yang sangat penting yang juga akan saya angkat pada kesempatan apa pun karena sangat penting untuk menyoroti kasus yang lebih lemah untuk melihat bagaimana Pemerintah Tiongkok akan menggunakan propaganda untuk menyamarkan kendalinya atas seluruh penduduk atas nama perlawanan dan terorisme.

Lalu siapa, jika Anda tidak keberatan, menurut Anda siapa yang akan tampil sebagai penggugat, jika Anda mengetahuinya?

Aku tidak tahu. Saya baru mengetahuinya ketika saya pergi ke sana. Jadi saya belum tahu.

Menurut Anda apakah proses pengadilan ini akan efektif dan memberikan dampak luas terhadap penegakan kasus kemanusiaan di dunia?

Saya pikir penting bagi kita untuk memiliki kasus seperti itu. Misalnya, seperti pengadilan hukum yang kami adakan di Inggris beberapa tahun yang lalu, apa yang dicapai oleh pengadilan tersebut adalah mendokumentasikan berbagai bukti, informasi mengenai kasus, informasi tentang sistem, informasi tentang bagaimana Pemerintah Tiongkok menerapkan berbagai kebijakan yang berbeda. langkah-langkah untuk mengendalikan, melakukan kontrol sosial. Hal itu justru berdampak pada penyimpanan catatan-catatan tersebut sebagai catatan sejarah.

Jadi bagi para peneliti, bagi para penyelidik, kita selalu dapat menemukan informasi dari pengadilan, dari pengadilan untuk melanjutkan penelitian dan penyelidikan kita dan melanjutkan ke Pemerintah Tiongkok dan dunia untuk mencari tahu mengapa kita harus prihatin terhadap masalah ini. Demikian pula halnya dengan pengadilan di Den Haag, kita dapat melihat bahwa hal ini juga akan mempunyai dampak yang sama, seperti bagaimana kita mendokumentasikan semua kasus, semua informasi, semua pendapat para ahli mengenai masalah ini. Dan itu akan menjadi catatan sejarah yang sangat penting.

Selain itu, hal ini juga akan menjadi dasar yang kuat untuk kampanye lebih lanjut mengenai isu ini. Saya pikir dengan munculnya semua perkembangan baru dari semua pengadilan rakyat ini, hal ini sebenarnya memberikan pesan yang sangat kuat. Semua pengadilan yang ada di banyak negara demokratis gagal memenuhi harapan masyarakat internasional.

Misalnya saja bagaimana kita bisa mengandalkan pengadilan pidana internasional untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Sangat sulit bagi mereka dalam mandatnya untuk menanganinya dan tidak ada jalan keluar.

Kami tidak dapat menemukan cara seperti yang dilakukan oleh badan-badan resmi tersebut untuk menemukan cara meminta pertanggungjawaban para pelaku. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mencoba membentuk pengadilan rakyat untuk mendokumentasikan semua bukti ini dan membiarkan dunia memutuskan. Karena ini bisa menjadi informasi yang sangat obyektif.

Bagaimana Anda mengambil keputusan tentang bagaimana Anda memutuskan apakah suatu negara benar-benar melakukan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia terhadap sekelompok orang tertentu, terhadap sekelompok populasi tertentu. Itu semua berdasarkan bukti. Bukti dari berbagai sumber, berbagai individu. Sehingga sebenarnya bisa menjadi dasar kampanye dan penelitian lebih lanjut.

Selain acara seperti ini menurut Anda langkah apa yang dianggap efektif dalam “menghukum” tindak kejahatan kemanusiaan di dunia?

Yah, menurutku, prosesnya panjang. Anda tidak bisa berharap satu sidang pengadilan akan mampu menyelesaikan masalah sebesar ini. Tapi ini awal yang bagus. Ini adalah permulaan agar kita sebenarnya bisa terus menahan semua bukti, semua pendapat ahli dari persidangan dalam semua penyelidikan penelitian selanjutnya oleh berbagai penyelidik independen dan juga badan internasional.

Dan hal ini dapat memberi kita landasan bagaimana kita dapat terus mempertanyakan negara-negara yang bersangkutan. Ini adalah bukti dan benar-benar dikumpulkan oleh sebuah badan independen yang obyektif. Tidak ada penilaian yang seperti operasi independen.

Jadi bagaimana Anda masih bisa menyangkal hak-hak orang-orang yang disebutkan dan terlibat dalam sidang pengadilan ini? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang dapat terus kami ajukan setelah sidang.

Topik lain, bagaimana pendapat Anda terhadap keterlibatan Amerika Serikat yang memberikan dukungan terhadap Israel dalam agresi militer di Palestina?

Ini juga menjadi keprihatinan umat manusia di dunia. Saya pikir ini semua tentang bagaimana kita menemukan bukti dan bagaimana kita memverifikasi informasi dan bagaimana kita menempatkan semua pertanyaan ini di bawah standar internasional. Jadi kita harus melihat semua permasalahan ini dari perspektif standar internasional.

Jika semua standar tersebut disetujui oleh semua ahli internasional dan juga dengan semua badan internasional, berdasarkan standar tersebut, kita dapat mengambil keputusan untuk melihat apakah tindakan yang diambil oleh suatu negara tidak sah atau tidak, daripada terlibat dalam argumen politik kosong.  Tidak ada artinya jika Anda hanya berakhir pada argumen politik apa pun. Anda harus mendasarkan segalanya pada bukti dan standar yang disepakati secara internasional.

Dengan semua standar yang disepakati secara internasional, ada kemungkinan bagi kita untuk mencapai beberapa pengamatan dan argumen untuk mendukung klaim siapa pun.

Apakah kasus serupa juga dapat digulirkan dalam pengadilan serupa?

Saya kira demikian. Saat pengadilan ini, seperti yang saya juga membaca catatannya, Anda dapat melihat bahwa mereka juga menangani masalah Ukraina. Jadi menurut saya untuk perkembangan ke depan, saya berharap hal ini bisa diterapkan di negara lain juga, asalkan kita berpegang pada prinsip independensi peradilan dan juga standar internasional. Berdasarkan kedua nilai fundamental tersebut, terdapat peluang untuk meningkatkan kredibilitas pengadilan. Dengan meningkatkan kredibilitas pengadilan, hal ini akan membuat pengadilan dapat diterapkan pada isu-isu lain.

Jadi saya pikir ini akan menjadi upaya bersama dari semua pemangku kepentingan yang mengambil bagian dalam proses ini.

Ini adalah pertanyaan terakhir. Menurut Anda, apa lagi yang ingin Anda katakan? Dari keseluruhan pertanyaan saya dan percakapan kita, mungkin ada hal penting yang ingin Anda tambahkan, ingin Anda bagikan kepada kami?

Saya rasa pertanyaan mendasar saya adalah bagaimana menurut kami masyarakat internasional harus bereaksi terhadap pelanggaran hak asasi manusia seperti itu? Apakah kita hanya berdiam diri terhadap persoalan ini demi menjamin pembangunan ekonomi? Atau kita berpikir seharusnya ada upaya penting untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan nilai-nilai universal.

Kita berbicara tentang nilai-nilai universal yang disepakati oleh mayoritas, namun bukan nilai-nilai yang ditentukan oleh negara tertentu atau rezim tertentu saja. Jadi inilah hal-hal yang ingin saya soroti. (Diq/biz)