JATENGPOS.CO.ID, PALEMBANG – Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) dan petani bisa mengakses dana dari Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Investasi Pemerintah (BLU PIP) di bawah Kementerian Keuangan. Terdapat dana Rp 4 triliun yang dikelola BLU PIP yang bisa diakses secara langsung sepanjang syaratnya terpenuhi.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementerian Pertanian Sarwo Edhy akan mengusahakan agar bisa mengakses dana tersebut bermitra dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) mitra BLU PIP Kemenkeu.
“Yang akan kita lakukan adalah bermitra dengan tiga Lembaga keuangan yang sudah menjadi mitra BLU PIP Kemenkeu, yakni PT PNM, PT Pegadaian dan PT Bahana Artha Ventura,” ujar Sarwo Edhy pada pembukaan Pertemuan untuk Kapasitas dan Penumbuhan LKMA dan Koperasi Pertanian (Koptan) di Palembang, Rabu (10/4).
Direktur Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Joko Hendrato menjelaskan, BLU PIP melalui lembaga keuangan mitranya sudah menyalurkan pembiayaan usaha mikro untuk petani dan nelayan, hanya belum melalui LKMA dan Koptan.
“Kita akan buat uji cobanya di Kulonprogo,” tambahnya.
Syarat bagi LKM-A untuk bisa mengakses skema pembiayaan Usaha Mikro ini adalah memiliki pendamping. Untuk setiap 250 peserta ada satu pendamping. Pendamping wajib keliling ke kelompok-kelompok termasuk LKMA.
Bambang Hendrato menambahkan, yang memiliki mandat untuk bisa melakukan investasi itu hanya Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, Dirjen PSP Sarwo Edhy menyerahkan kelanjutan pendirian BLU untuk pembiayaan petani dari Kementerian Pertanian diserahkan kepada Kemenkeu.
“BLU tetap kita jalankan, bisa tidaknya keputusan Kemenkeu,” tambahnya.
Pada tahun 2019, Kementerian Pertanian sudah menyediakan anggaran sebesar RP 280 miliar untuk pengembangan korporasi petani melalui DIPA. Anggaran ini akan dimanfaatkan untuk BLU Pertanian, apabila disetujui Kemenkeu.
Direktur Pembiayaan Pertanian Ditjen PSP Sri Kuntarsih menambahkan, dari program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) pemerintah pada masa Pemerintahan SBY pernah memfasilitasi Rp 100 juta per Gapoktan PUAP yang menjangkau 52 ribu Gapoktan. Sebanyak 7 ribu di antaranya sudah membentuk LKMA yang merupakan unit usaha Gapoktan yang sudah mengelola simpan pinjam.
Pembiayaan usaha mikro untuk petani ini dibuat dengan tanpa jaminan, sehingga tidak melalui perbankan. Meskipun dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) tertulis tidak dengan jaminan, namun dalam prakteknya perbankan tidak bisa memenuhi. Petani tetap harus menggunakan jaminan untuk bisa mengakses KUR.
Mengatasi kesulitan itu, pada tahun 2017, jelas Bambang Hendrato Kemenkeu mendapat mandat dari pemerintah dan DPR, PIP Kemenkeu yang semula adalah Lembaga pembiayaan infrastruktur diubah mandatnya menjadi untuk melayani pembiayaan bagi usaha mikro.
Usaha mikro adalah masyarakat yang berusaha namum belum bisa memanfaatkan fasilitas bank atau kredit perbankan karena terkendala jaminan. Pinjamannya di bawah Rp 10 juta.
“Program ini di-launching tahun 2017 dengan awal dana Rp 1,5 triliun, dalam waktu 4-5 bulan sudah menjangkau 370 ribu nasabah di seluruh Indonesia. Total penyaluran Rp 700 miliar, dengan terget pedagnag, petani dan nelayan,” jelasnya.
Ada tiga jalur akses pembiayaan usaha mikro, pertama petani secara individu bisa mendatangi PT PNM dengan membuktikan bahwa dirinya produktif ini khususnya untuk ibu-ibu. Kedua, bila sudah berkelompok dan kelompoknya belum sehat (belum 2 tahun dan belum tumbuh positif), bisa menghubungi PT Pegadaian. Ketiga, bagi yang sudah berkelompok dan kelompoknya sudah tumbuh positif bisa mendatangai PT Bahana Artha Ventura.
“Kita tidak mengembangkan lembaga baru, tetapi kita memanfaatkan lembaga yang sudah ada diperkuat dengan pinjaman dan kita tingkatkan. Mereka diberikan dana untuk anggotaaannya, dengan bunga murah dan mengembangkan Lembaga keuangannya untuk masyarat lain yang lebih luas,” paparnya.(rif)
