Data Warga Penerima Dana RTLH Perlu Divalidasi

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG –  Ketua Komici C DPRD Jateng Asfirla Harisanto mengatakan data penduduk Jateng yang menempati rumah tidak layak huni  (RTLH) agar segera divalidasi.  Mengingat, sejauh ini banyak warga yang benar-benar menempati rumah tidak layak huni malah tidak dapat bantuan dana RTLH dari APBD Pemprov Jateng senilai Rp 10 Juta, disisi lain ada warga yang rumahnya masih lebih baik malah dapat bantuan tersebut.

“Saya dapat keluhan seperti ini saat reses kemarin. Kasihan warga yang menempati rumah yang benar-benar tidak layak huni malah tidak dapat bantuan. Kondisi ini menimbulkan persoalan sosial di masyakarat. Tidak jauh dari tempat warga yang seharusnya layak dapat bantuan namun tidak dapat, ada warga yang rumahnya lebih baik malah dapat bantuan,” kata politisi dari Fraksi PDIP ini.

Dikatakan oleh  pria yang akrab disapa Bogi ini, keterbatasan anggaran APBD yang dialokasi untuk dana bansos RTLH memang belum bisa mencaver semuanya. Namun demikian, jika datanya valid, tentu pendistribusiannya akan bisa tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan social di masyarakat. Bisa  mendahulukan mana yang harus didahulukan. “Kami akan meminta ke Eksekutive agar anggaran RTLH ditambah, mengingat penduduk di Jateng, tak terkecuali di Dapil Jateng VIII (Banyumas dan Cilacap) masih banyak warga yang tinggal di rumah tidak layak huni,” ucapnya.

Persoalan lain, yang muncul dalam reses kemarin, kata Asfirla, antara lain, keinginan warga agar pemerintah memberikan kemudahan dalam prosuder meminta bantuan pembangunan tempat ibadah dan pendidikan. Sejauh ini, warga memang sangat butuh bantuan pemerintah untuk mensuport pembangunan tempat ibadah.

iklan

“Ada juga yang minta agar dibuatkan infrasruktur saluran irigasi. Misal warga di Baturaden. Disana air itu melimpah, namun pertanian saat ini hanya mengandalkan air tadah hujan. Jika ada irigasi, mereka bisa meningkatkan hasil pertaniannya, utamanya padi,” katanya.

Sementara, Muhammad Rodhi, anggota Komisi C dari Fraksi PKS mengatakan, dampak banjir yang melanda Klaten dan Sukoharjo beberapa waktu lalu cukup dirasakan warga. Tak terkecuali para petani.  Karena tanaman padi mereka banyak yang kebanjiran, dan bahkan pupuk tanaman juga banyak yang hilang ikut banjir. “Mereka tidak hanya butuh bahan makanan dan pakaian saja, namun juga pupuk dan juga alat pertanian lainnya. Mereka berharap, entah pemerintah atau pihak manapun, ada yang segera memberikan bantuan pupuk,” kata Rodhi, anggota dewan dari Dapil V ini.

Selain itu, dalam reses kemarin juga ada warga yang mengeluhkan adanya kartu tani, yang kehadiranya belum bisa dirasakan manfaatnya.  Data penerima kartu tani perlu ditiliti ulang agar kartu tani tidak salah sasaran.

“Ada warga yang benar-benar petani, penggarap tanah tapi tidak dapat kartu tani, maka dia tidak bisa mendapatkan pupuk. Namun  ada orang yang setiap hari bekerja di sector lain, seperti sopir angkot malah punya kartu tani. Jadi ini perlu diteliti ulang,” ucapnya. (saf)

iklan