Beranda Semarang Dekopin Gelar Musda Koperasi Wilayah Jateng

Dekopin Gelar Musda Koperasi Wilayah Jateng

29
Seain di hadiri oleh Dr.Sri untari.B.hadir jga 35 dekopin sejateng serta 20 koperasi sekunder

JATENGPOS.CO.ID,  SEMARANG – Musyawarah Dewan Koperasi Wilayah Jawa Tengah, kemaren 16/9,20 digelar di Hotel Horison Nindiya dengan mengangkat tema “Mewujudkan The New Era Dekopin melalui Tranfomasi dan Digitalisasi Koperasi”.

Menurut DR. Sri Untari Bisowarno .M.A.P Ketua Umum Dekopin  Muswil kegiatan dihadiri Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo lewat meeting zoom, Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Juga dihadiri oleh utusan dari 35 Dekopindo Kabupaten- Kota se Jawa Tengah serta 20 perwakilan Koperasi Sekunder dan Primer tingkat provinsi.
Sri Untari.

Menurutnya, koperasi Indonesia, khususnya Jawa Tengah harus melakukan transformasi kinerja atau perubahan bentuk kinerja dengan tentu mempertahankan substansi nilai-nilai demokrasi dan keadilan yang selama ini melekat pada koperasi sebagai jati dirinya.

“Digitalisasi di segala bidang, khususnya ekonomi, bahkan komunikasi yang personal menjadi digital, tentu saja harus siap memanfaatkan dan berupaya mewujudkan era baru digitalisasi ekonomi ini,” ujarnya.

Karena itu, di tingkat nasional Dekopin memang concern pada dua program utama, yaitu Digitalisasi Koperasi dan Ketahanan Pangan menuju kemandirian pangan nasional.

“Ke depan selain perubahan koperasi yang harus melakukan digitalisasi kinerja dan manajemen, fokus Dekopin adalah pada ketahanan pangan menuju kemandirian pangan nasional,” ujar Sri Untari.

Pada kondisi keprihatinan adanya pandemi Covid-19 ini, Dekopin harus memberi kontribusi pada progrm kemandirian pangan nasional. Hampir semua negara di dunia mempersiapkan pengadaan dan stok pangannya.

Maka, koperasi dengan 35 juta anggota yang menyebar di seluruh pelosok Nusantara harus mendorong program pangan ini. Paling tidak ketercukupan panga, khususnya makanan pokok dan variasinya.

“Kita telah merintis kerjasama dengan pemerintah untuk melibatkan koperasi, khususnya koperasi produksi pangan dalam program nasionalini. Rapat-rapat intensif sudah kami lakukan dengan pemerintah,“ ujar Sri Untari.

Dekopin Wadah Tunggal Mengenai issue dualisme Dekopin, Sri Untari menjelaskan bahwa Dekopin itu Cuma satu. UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian pasal 57 dan penjelasannya menyebutkan bahwa Dekopin adalah wadah tunggal gerakan koperasi Indonesia.

“Jadi tidak ada Dekopin lain selain yang saya pimpin,“ ujarnya Sri Untari.

Sementara mengenai keabsahan, Sri Untari juga mengatakan bahwa satu-satunya Dekopin yang sah itu adalah Dekopin yang disahkan Anggaran Dasarnya oleh Keppres No.06/2011. “ tidak ada pengesahan lain selain Keppres itu,” ujarnya. Ini sesuai dengan bunyi pasal 59 UU No.25/1992 bahwa Dekopin harus disahkan pemerintah

Ada memang yang mengaku Dekopin tetapi mereka dibentuk dari Anggaran Dasar yang tidak pernah ada pengesahan pemerintah sampai saat ini. Artinya, menurut UU itu bukan Dekopin.

Apalagi ada surat Dirjen Peraturan Perundang-undangan Menkum HAM RI yang menegaskan bahwa Dekopin yang sah dan sesuai UU No.25/1992 adalah Dekopin yang dipimpin Sri Untari. Sementara menurut pendapat Hukum Dirjen PP itu, mereka melanggar UU karena AD tidak disahkan pemerintah.

Karena itu, berdasarkan ketegasan pemerintah pengakuan pemerintah itu, Dekopin segera melakukan konsilidasi organisasi dengan garis dan aturan yang tegas dan sah menurut UU.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dekopin mengatur dengan cermat soal Musyawarah wilayah sampai Musyawarah Daerah. Hal ini yang membuat pihak yang mengaku Dekopin semakin kehilangan landasan hukum, karena mereka belum punya ART.

“Anehnya, mereka menggunakan ART yang merupakam turunan dari AD yang mereka kesampingkan dan tidak mereka gunakan ketika memilih Ketuanya,” ujar Sarjono Amsan, Sekjen Dekopin yang mendampingi Sri Untari.

Singkatnya Dekopin yang sesuai dengan maksud UU cuman satu, yaitu yang AD disahkan Keppres No. 06/2011 sebagai satu-satunya pengesahan pemerintah. Sementara pengakuan pemerintah adalah surat Dirjen PP Kemenkum HAM, No. PPE.PP.06.03-1017, 2 Juli 2020.(mil/biz)