Desa Jadi Indikator Kemajuan Daerah, Ganjar Titip PR Pembangunan Masih Panjang

SAMBUTAN: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri Halal Bihalal Kades/Lurah, Perangkat Desa, LKMK Se-Kabupaten Semarang di GOR Pandanara Wujil, Kabupaten Semarang, pada Selasa (23/5/2023). FOTO:MUIZ/JATENGPOS

UNGARAN. JATENGPOS.CO.ID- Desa menjadi indikator penting mengukur kemajuan daerah. Dukungan pembangunan desa-desa di Jawa Tengah (Jateng) menjadi pemantik kemajuan Provinsi Jateng. Bantuan keuangan yang banyak dikucurkan ke desa diharapkan penggunaan semaksimalnya untuk pembangunan.

Pernyataan demikian disampaikan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat menghadiri Silaturahmi Kepala Desa (Kades)/Lurah, Perangkat Desa, BPD, LKMK Se-Kabupaten Semarang di GOR Pandanaran Stadion Wujil, Bergas, Kabupaten Semarang, Selasa (23/5/2023) sore.

Hadir dalam acara Bupati Semarang H Ngesti Nugraha, Wakil Bupati H Basari, Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening, Ketua Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambarawa dan jajaran Forkompinda lainnya.

Di hadapan ribuan jajaran Pemkab Semarang yang hadir, Ganjar mendorong kekuatan daerah yang dimulai dari level desa. Pasalnya, kepala desa dan perangkat desa dinilai paling mengetahui daerah dan penduduknya.

“Saya senang bisa bertemu dengan kawan-kawan kades karena sebenarnya di Kabupaten Semarang ini dia bicara aspirasi desa, perbaikan desa, desa yang dengan kreativitas dan inovasi maka banyak kades-kades di sini yang bagus,” ujarnya.

Apa yang menjadi aspirasi desa dipenuhi, ada bantuan keuangan desa, desa wisata, dikucurkan untuk pembangunan desa. Ganjar juga menilai manfaat dari penggunaan Dana Desa sudah mulai kelihatan.

Ganjar Pranowo tiba di GOR Pandanaran Stadion Wujil Bergas Ungaran didampingi Bupati Semarang H Ngesti Nugraha (kanan) dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Semarang Pujo Pramujito (kiri). FOTO:JATENGPOS

Di sisi lain, Ganjar menceritakan saat berbincang dengan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diingatkan agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) mendorong pemerintah desa (Pemdes) untuk melaporkan penggunaan dana bantuan.

“BPK bilang belum banyak Pemdes yang melaporkan penggunaan dana bantuan. Nilai dana yang belum dilaporkan sebesar Rp 500 miliar, banyak kan. Mungkin ada Kades di sini belum melaporkan mbok yo ndang (segera, red) melapor,” ungkapnya disambut gelak tawa para Kades yang hadir.

Ganjar mengharapkan jajaran kepemerintahan di level desa mampu ikut mendorong perubahan hingga tingkat provinsi. Contohnya, penuntasan kemiskinan ekstrem dan stunting yang saat ini sedang digenjot Ganjar di Jateng.

Oleh sebab itu, Ganjar meyakini desa dapat menjadi indikator penting bagi pemerintah dalam mengukur kemajuan suatu daerah.

“Saya titipkan bahwa PR kita masih panjang, penurunan kemiskinan ekstrem, termasuk bagaimana governance di pemerintahan level desa mesti kita laksanakan,” ucap Ganjar.

Adanya acara ini Ganjar mengapresiasi Pemkab Semarang mampu mengumpulkan para Kades, Lurah, Perangkat Desa, LKMK dengan jumlah begitu banyak. Menurutnya, kegiatan Halal Bihalal Kades dan Perangkat Se-Kabupaten sebanyak ini baru ada di Kabupaten Semarang.

“Halal Bihalal mengumpulkan Kades dan Perangkat sebanyak ini baru pertama kali ini di Jateng. Saya mengapreasi pak Bupati. Dulu saya pernah ke sini (GOR Pandanaran, red) waktu Festival Desa ini sangat keren. Festival Desa harus dilanjutkan. Inovasi desa akan terlihat dari tahun ke tahun,” tandasnya. (muz)