JAKARTA. JATENGPOS.CO.ID- KPK melakukan klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada pejabat pada Selasa (21/3/2023). Namun, KPK merahasiakan identitas satu pejabat terkait proses klarifikasi tersebut.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta KPK agar transparansi terhadap nama pejabat yang dimintai klarifikasi LHKPN. MAKI menilai, sikap KPK itu sebagai langkah mundur.
“Jadi, dengan merahasiakan ini, tujuan KPK untuk mengklarifikasi secara benar tidak tercapai karena bertolak belakang dengan kehendak KPK yang menginginkan masyarakat untuk melaporkan. Justru itu menurut saya langkah mundur ketika KPK tidak mengumumkan dengan alasan rahasia,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dihubungi, Rabu (22/3/2023).
Boyamin menilai, KPK bertanggung jawab untuk membuka identitas pejabat saat diklarifikasi mengenai asal-usul kekayaan. Hal itu merupakan bentuk transparansi KPK kepada masyarakat.
“Apa pun, mulai sekarang mestinya KPK mengumumkan pejabat-pejabat yang diklarifikasi terkait LHKPN-nya. Karena pejabat tersebut digaji oleh negara, digaji oleh duit rakyat, ditugaskan untuk melayani rakyat. Ketika (mereka) diklarifikasi, ya rakyat harus tahu dan rakyat akan membantu memberikan informasi-informasi tambahan kepada KPK,” ujar Boyamin.
Sebelumnya, MAKI juga mengkritik pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri soal rapat koordinasi (Rakor) digelar di hotel bintang 5 untuk mendukung ekonomi rakyat. MAKI menilai Firli mendukung ekonomi rakyat dengan memperkaya orang kaya.
“Saya sangat gembira dengan statemen Pak Firli itu karena apapun bentuknya meningkatkan ekonomi rakyat, dan rakyat itu adalah yang miskin maupun yang kaya dan Pak Firli menyumbang orang kaya makin kaya, jadi itu sangat saya dukung, karena hotel Ritz-Carlton ini kan bintang 5 bahkan pemilihknya asing lagi. Justru memperkaya orang kaya adalah hebat, patriotik dan sangat membanggakan, dan itulah perlu dicontoh oleh semua orang memperkaya orang kaya adalah suatu pahlawan,” ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Selasa (21/3/2023).
Boyamin menilai KPK harusnya menggelar rapat di homestay maupun hotel bintang 3 yang berada di Jakarta jika ingin mendukung ekonomi rakyat. Terlebih menurutnya acara hanya dilakukan di ruang pertemuan.
“Kalau niatnya memang memperkuat ekonomi rakyat ya di homestay, kan banyak sekitaran Jakarta ini home stay, daerah pinggiran di Bogor, Puncak, atau ya agak pinggiran banyak juga hotel-hotel bintang 3 itu kalau mau dan memilih orang lokal,” ujar Boyamin.
“Apalagi pertemuannya kan hanya yang sifatnya menggunakan forumnya, menggunakan ruang pertemuannya. Sekalian aja ruang pertemuan Bhayangkara masih ada, ruang pertemuan Balai Sarbini atau Balai Sudirman itu justru akan menambah kas bagi yayasan yang mengelolanya terkait dengan TNI dan Polri. Mestinya itu kalau memang niatnya untuk menambah ekonomi berjalan. juga pajaknya juga kepada bangsa dan keuntunganya pada dalam negeri,” sambungnya.
Boyamin juga menilai Dewan Pengawas (Dewas) KPK perlu melakukan tindakan terhadap pimpinan KPK yang membiarkan pertemuan tersebut. Menurutnya, Dewas KPK berhak mengingatkan Pimpinan KPK.
“Ini saya kira suatu sikap yang perlu dikoreksi ke depan supaya tidak terulang lagi dan mestinya Dewan Pengawas KPK bisa menjewer Pimpinan KPK yang membiarkan pertemuan ini. Teguran lah jeweran kepada Ketua KPK supaya tidak terulang lagi,” tuturnya.
Sebelumnya, KPK menggelar ‘Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP Tahun 2023’ di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan (Jaksel). Acara ini dihadiri beberapa gubernur, bupati, dan wali kota, Selasa (21/3).
Firli mengatakan saat pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia, semua hotel tutup, bahkan beberapa pegawai terkena PHK.
“Mungkin kalau kemarin kita menghadapi pandemi COVID-19, semua hotel tutup Bapak/Ibu sekalian. Pegawai PHK, pegawai itu ada anak istri cucu yang harus dihidupi,” kata Firli dalam sambutannya dalam rakor.
Firli mengatakan, atas dasar itulah, pihaknya memilih menggelar kegiatan ini di hotel untuk bisa meningkatkan belanja masyarakat. Tak hanya itu, kata Firli, hal itu juga untuk menyokong perekonomian masyarakat. (dtc/muz)
