JATENGPOS.CO.ID, SALATIGA – Pimpinan DPRD dan Komisi B mengunjungi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kota Salatiga. Kedatangan para wakil rakyat tersebut untuk mengecek dan menanyakan kesiapan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik ( MPP) yang sudah dianggarkan di APBD Perubahan 2020 ini senilai Rp 2, 8 miliar.
Wakil Ketua DPRD Salatiga Latif Nahari mengatakan, pihaknya meminta kepada dinas terkait agar proses perijinan pasca terbentuknya MPP harus lebih baik, lebih cepat dan efektif.
“ Kami meminta dengan terbentuknya MPP pelayanan kepada masyarakat harus lebih baik lagi,” ujar legislator PKS ini.
Dikatakannya, kunjungan ke kantor DPMPTSP sekaligus untuk mengecek kendala yang dihadapi, karena Dewan juga mendengar banyak keluhan dari masyarkat tentang kurang efektifnya proses perijinan di Pemkot Salatiga.
” Ini menjadi cambuk bagi kita semua, penyelenggara pemerintahan daerah untuk meningkatkan kinerja kita,” tandasnya.
Latif berharap dengan adanya Mall Pelayanan Publik, maka pelayanan kepada masyarakat di Kota Salatiga bisa jauh lebih efektif dan efisien. Karena dengan efektifnya perijinan, maka akan ikut menumbuhkembangkan roda perekonomian.
Sementara Kepala DPMPTSP Kota Salatiga Susanto mengatakan, dengan adanya Mall Pelayanan Publik, maka pelayanan publik di Salatiga akan lebih transparan dengan regulasi juga lebih mudah dan tidak bertele-tele serta lebih komplit.
“ Dibentuknya MPP ini sebagai bentuk komitmen Pemkot Salatiga untuk memberikan layanan publik yang prima kepada masyarakat,” ujarnya.
Dikatakannya, dengan adanya MPP maka ruang lingkup pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih luas dan banyak juga yang akan diurusi.
” Kami juga akan menggandeng unsur kepolisian, Depag dan Kejaksaan untuk membuka layanan di Mall Pelayanan Publik,” imbuhnya.
Diakui dia, masih ada keluhan-keluhan dari masyarakat terkait perijinan di Kota Salatiga, semisal harus bolak-balik dalam mengurus sesuatu dan belum padunya antar OPD.
“ Untuk itu dengan adanya MPP nanti, pelayanan publik ke masyarakat akan lebih baik lagi. Akan kita satukan visi antar OPD dalam pelayanan terhadap masyarakat. Untuk hal-hal teknis itu ranah OPD yang bersangkutan namun tetap dalam lingkup managemen Mall Pelayanan Publik,” ujarnya.
Dijelaskannya, MPP akan berkantor di lantai 1 komplek gedung Dukcapil di Jalan Pemuda dan anggaran untuk penataan sarana dan prasarana sudah dianggarkan di anggaran perubahan tahun ini. (deb)
